Kamis 26 November 2020, 20:22 WIB

Forum Santri Nasional Tunggu Klarifikasi Ferdinand Hutahaen

Irvan Sihombing | Politik dan Hukum
Forum Santri Nasional Tunggu Klarifikasi Ferdinand Hutahaen

Antara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

 

RAIS Aam Forum Santri Nasional (FSN) Arif Rahmansyah Marbun mendesak mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta maaf kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta seluruh santri di Indonesia. Ferdinand dinilai melontarkan ucapan bernada menghina Ma'ruf Amin.

"Dalam tiga hari ini, banyak santri yang menelpon saya. Mereka bilang, 'Itu Ferdinand sudah kurang ajar kepada Kiai (Wapres Ma'ruf Amin) harus disikapi'," ujar Arif dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Relawan Ma'ruf Amin Desak Ferdinand Hutahaean Minta Maaf

Menurut dia, Ferdinand tanpa alasan yang jelas meminta Wapres Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya. Ferdinand, kata Arif, juga meminta Wapres Ma'ruf Amin bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab.

"Beliau ini pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU, menjadi Ketua Umum MUI, masak disuruh gabung FPI. Wajar bila santri menganggap Ferdinand kurang ajar," tegas Arif.

Ia berharap Ferdinand segera melakukan klarifikasi dan menarik ucapannya lalu meminta maaf kepada Wapres Ma'ruf Amin serta kepada santri seluruh Indonesia. Menurut dia, santri betul-betul marah dan itu tidak main-main.

"Beliau adalah tokoh panutan yang sangat dihormati. Seluruh santri marah dan tak menerima sikap kurang ajar Ferdinand Hutahaean terhadap KH Ma'ruf Amin, terlebih saat ini Beliau tengah mengemban tugas negara sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tegasnya.

Baca juga: Politisi NasDem Mengaku Ngeri dengan Anies

Forum Santri, lanjut Arif, meminta para santri tetap tenang dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang sejuk dan inklusif. Namun, Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum, dan tak ada yang kebal hukum di Indonesia.

"Jika dipandang perlu, kami akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum sesuai aturan dan koridor yang berlaku," pungkasnya. (RO/A-3)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbanban Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya