Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster, yakni Staf Khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misanta dan pengusaha Amiril Mukminin, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kedua tersangka APM (Andreau) yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada KKP dan AM (Amiril) secara kooperatif telah menyerahkan diri," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (26/11).
Penyerahan diri terjadi pada Kamis (26/11) siang sekitar pukul 12.00 WIB. Kedua tersangka kemudian menghadap penyidik dan menjalani pemeriksaan intensif.
Baca juga: Edhy Prabowo Jalani Pemeriksaan Perdana sebagai Tersangka
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Adapun lima tersangka telah ditahan, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo, Staf Khusus Menteri KKP Safri, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.
Untuk dua tersangka lainnya, yakni Andreau dan Amiril, masih dicari KPK hingga Kamis (26/11) dini hari. "Penyidik akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka (Andreau dan Amiril). Menyusul lima orang tersangka lain pascapenangkapan kemarin," imbuh Ali.
Peran Andreau Pribadi Misanta ialah sebagai pimpinan Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, yang ditetapkan Menteri Edhy melalui Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 Lobster pada 14 Mei 2020.
Baca juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo
Andreau dan staf khusus lain, yakni Safri, berada dalam tim tersebut. Keduanya bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan calon eksportir benih lobster.
KPK menduga Edhy mengarahkan Tim Uji Tuntas agar PT Dua Putra Perkasa mendapat izin ekspor benur, yang kemudian jasa pengirimannya ditetapkan melalui PT Aero Citra Kargo.
Dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor benur, PT Dua Putra Perkasa diduga mentransfer ke PT Aero Citra Kargo sebesar Rp731,5 juta.
Baca juga: Kabareskrim Angkat Bicara Soal Nyanyian Napoleon
"PT DPP (PT Dua Putra Perkasa) atas arahan EP (Edhy Prabowo) melalui Tim Uji Tuntas memeroleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster. Melakukan 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK (PT Aero Citra Kargo)," jelas Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers, Kamis (26/11) dini hari.
KPK mengendus transfer uang sebesar Rp3,4 miliar pada 5 November. Transfer dilakukan Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero Citra Kargo, ke rekening staf istri Menteri Edhy, Ainul Faqih. Sumber dana itu diduga untuk keperluan Edhy beserta istri saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
KPK juga mencatat sekitar Mei 2020, Edhy diduga menerima US$100.000 atau setara Rp1,4 miliar dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin. KPK menyebut Safri dan Andreau Misanta menerima uang sebesar Rp436 juta dari Ainul Faqih pada Agustus lalu.(OL-11)
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved