Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi 11 inisial yang diamankan penyidik saat menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebelumnya, beredar pesan berisi daftar 11 pejabat yang ditangkap tim KPK di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
"Kami tidak pernah merilis 11 inisial nama atau jabatan para pihak yang turut diamankan dalam penangkapan dini hari ini di Bandara Soetta," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (25/11).
Informasi terkait penangkapan Menteri Edhy Prabowo berkembang di masyarakat. Pesan berantai yang menyebut inisial pihak yang ditangkap itu mengklaim atas nama Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK.
KPK meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang keliru. KPK meminta publik menanti keterangan resmi terkait penangkapan tersebut yang akan diumumkan dalam konferensi pers malam ini.
Baca juga : Ikut Rombongan KKP, Ali Ngabalin Jelaskan Dirinya tidak Ditangkap
"Kami meminta para pihak tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan mengimbau agar publik menunggu hingga keterangan resmi dapat kami sampaikan dalam konferensi pers malam ini," ucap Ali Fikri.
Ali Fikri sebelumnya mengumumkan KPK mengamankan 17 orang dalam rangkaian penangkapan Edhy Prabowo. Selain Edhy, KPK juga mengamankan istrinya dan beberapa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa pihak swasta.
Tim KPK melakukan operasi penangkapan di beberapa lokasi di antaranya Jakarta dan Depok (Jawa Barat), termasuk di Bandara Soekarno Hatta. Penangkapan dilakukan sekitar jam 00.30 WIB.
Seperti diberitakan, Menteri dari Partai Gerindra itu ditangkap sepulang kunjungannya dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. (OL-7)
KPK hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas kembali diperiksa untuk kedua kalinya
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi damai di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ratusan warga Pati itu melakukan selawatan di jalan depan Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah petugas satpam dan polisi bersiaga dan mengatur arus lalu lintas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hari ini, Senin (1/9).
Menurut rencana siang ini Minggu (31/8) sejumlah warga berangkat dengan menggunakan puluhan bus yang telah disiapkan.
KPK harus menggunakan ruang isolasi untuk menahan tersangka. Padahal, ruang itu biasanya digunakan sebagai tempat pengenalan diri dengan Rutan KPK.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved