Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi 11 inisial yang diamankan penyidik saat menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebelumnya, beredar pesan berisi daftar 11 pejabat yang ditangkap tim KPK di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
"Kami tidak pernah merilis 11 inisial nama atau jabatan para pihak yang turut diamankan dalam penangkapan dini hari ini di Bandara Soetta," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (25/11).
Informasi terkait penangkapan Menteri Edhy Prabowo berkembang di masyarakat. Pesan berantai yang menyebut inisial pihak yang ditangkap itu mengklaim atas nama Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK.
KPK meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang keliru. KPK meminta publik menanti keterangan resmi terkait penangkapan tersebut yang akan diumumkan dalam konferensi pers malam ini.
Baca juga : Ikut Rombongan KKP, Ali Ngabalin Jelaskan Dirinya tidak Ditangkap
"Kami meminta para pihak tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan mengimbau agar publik menunggu hingga keterangan resmi dapat kami sampaikan dalam konferensi pers malam ini," ucap Ali Fikri.
Ali Fikri sebelumnya mengumumkan KPK mengamankan 17 orang dalam rangkaian penangkapan Edhy Prabowo. Selain Edhy, KPK juga mengamankan istrinya dan beberapa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa pihak swasta.
Tim KPK melakukan operasi penangkapan di beberapa lokasi di antaranya Jakarta dan Depok (Jawa Barat), termasuk di Bandara Soekarno Hatta. Penangkapan dilakukan sekitar jam 00.30 WIB.
Seperti diberitakan, Menteri dari Partai Gerindra itu ditangkap sepulang kunjungannya dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. (OL-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved