Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
KANTOR Staf Presiden (KSP) menyatakan Presiden Joko Widodo menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berpihak kepada masyarakat dalam menangani pandemi.
Presiden hingga kini juga masih konsisten seperti periode pertama dengan kepemimpinan yang sederhana, merakyat, melayani, berintegritas, moderat, dan rasional.
"Saat pandemi ini Presiden menunjukkan sekali kepemimpinan beliau dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Presiden dan jajarannya bekerja siang-malam memastikan masyarakat bisa keluar dari pandemi dan beraktivitas normal, ekonomi pulih. Survei kepuasan terhadap Presiden juga masih tinggi, artinya kan kepemimpinannya baik," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Minggu (22/11).
Pernyataan itu menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut adanya kekosongan kepemimpinan terkait fenomena pentolan FPI Rizieq Shihab.
Sebelumnya, dalam forum yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat pada Jumat (20/11) lalu, JK menyoroti fenomena Rizieq Shihab yang kemudian meluas hingga TNI-Polri turun tangan.
Menurut JK, ada kekosongan kepemimpinan di masyarakat yang membuat pentolan FPI itu mendapat dukungan. JK menyoroti persoalan itu terkait dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di DPR termasuk dari partai-partai Islam.
Donny mengatakan tak mau berandai-andai maksud pernyataan pasangan Presiden Jokowi di periode pertama itu. Menurutnya, pernyataan JK terlalu luas maknanya. Donny mengatakan KSP pun tidak menganggap pernyataan itu mengarah ke Presiden Jokowi.
"Kita tidak mau berandai-andai dan tidak tahu maksud Pak JK dengan melempar pernyataan itu. Pemerintah sekarang sedang bekerja keras menangani pandemi dan kepemimpinan di semua lini bekerja maksimal untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan efisien," ucap Donny. (OL-8)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Kasus Jumhur Hidayat, terkait kritik RUU Omnibuslaw, belum final di MA. Beberapa laporan kriminalisasi kepada Habib Rizieq, Rocky Gerung, dan lain sebagainya juga masih menggantung.
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
Mereka bernyanyi sembari mengibarkan bendera merah putih dan Palestina.
Muhammad Rizieq Shihab berorasi di depan ribuan massa yang hadir dalam reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12) pagi.
Jokowi selaku tergugat juga kembali tak hadir. Majelis Hakim kembali mempermasalahkan alamat pemanggilan Jokowi yang berada di luar wilayah hukum PN Jakarta Pusat.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved