Jokowi Dorong Multilateralisme

PRESIDEN Joko Widodo mendorong Perserikatan Bangsa- Bangsa meningkatkan kepercayaan negara-negara di dunia terhadap multilateralisme. Dengan menguatnya multilateralisme, Jokowi berpandangan tantangan global terutama pandemi covid-19 akan bisa ditangani dengan baik.

“Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia, khususnya dalam melawan pandemi,” ujar Presiden saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual, kemarin.

Dalam jangka pendek, lanjut Kepala Negara, PBB harus berperan memenuhi akses obat -obatan dan vaksin bagi semua negara. Adapun untuk jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru.

Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kawasan seperti ASEAN Response Fund for Covid-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Reco very Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Presiden secara konsisten menyampaikan sejumlah pesan selama perhelatan KTT ke-37 ASEAN dan KTT terkait lainnya yang berakhir kemarin. Isu pertama ialah mengenai pentingnya kerja sama di bidang kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu membangun ketahanan kesehatan kawasan dan dunia.

Pesan kedua, kata Menlu, mendorong kerja sama untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. ‘’Pesan ketiga mengenai pentingnya terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia. Upaya untuk menangani pandemi dan dampak ekonomi akan terhambat jika isu perdamaian dan stabilitas tidak terus dijaga,’’ tutur Retno dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.

Selain itu, isu sentralitas dan soliditas ASEAN juga konsisten disampaikan Presiden selama KTT. Demikian pula mengenai penghormatan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. (Pra/Ant/X-8)