Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA mantan Kapolda Metro Jaya sekaligus Ketua Umum PSSI Komjen (Purn) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule muncul dalam sidang kasus dugaan gratifikasi pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dan menantunya, Rezky Herbiyono.
Nama Iwan dibunyikan oleh saksi bernama Hengky Soenjoto. Hengky ialah adik dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Dalam perkara ini, Hiendra diduga memberikan sejumlah uang kepada Nurhadi melalui Rezky untuk mengurus penanganan perkara perdata antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Selain Iwan Bule, Hengky juga menyebut nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Hengky yang merupakan Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia--anak perusahaan yang dimiliki Hiendra--mengaku pernah diperintah Hiendra untuk menghubungi Iwan dan Budi saat adiknya terlilit masalah dengan Azhar Umar.
Saat itu, majelis hakim yang diketuai Saefuduin Zuhri bertanya tentang upaya Hengky untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut. "Saya diminta Hiendra menghubungi beberapa orang, termasuk ada yang namanya Pak Haji Bakri, tokoh orang Madura dan dekat dengan Iwan Bule sebagai Kapolda (Metro Jaya)," kata Hengky di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).
Kendati demikian, Hengky mengatakan tidak mengetahui dengan detail inti permasalahan antara adiknya dengan Azhar Umar. Namun buntut dari masalah itu yaitu penetapan Hiendra sebagai tersangka dan ditahan.
Lebih lanjut, Hengky menjelaskan dirinya juga diminta Hiendra untuk menghubungi adik BG alias Budi Gunawan. Menurutnya, Nurhadi mengenal baik sosok Budi Gunawan.
"Jadi Pak Hiendra cerita kalau Pak Nurhadi kenal sama Pak BG. Budi Gunawan lo ya. Jadi saya disuruh menyampaikan saja, jadi cuma minta tolong," terang Hengky.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto juga menjelaskan bahwa Hiendra memberikan uang dengan total Rp45.726.955.000 kepada Nurhadi melalui Rezky untuk mengurus penanganan perkara perdata antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Suap lain dari Hiendra kepada kedua terdakwa dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. (OL-14)
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.
Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved