BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyayangkan tingkat kampanye daring masih rendah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hanya 98 pasangan calon (paslon) yang menggunakan metode sosialisasi visi, misi, dan program melalui platform media sosial (medsos) selama 10 hari kedua masa kampanye.
"Paslon di Pilkada jarang sekali kampanye melalui daring," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar kata Fritz saat dikutip dari bawaslu.go.id, Selasa (27/10).
Fritz menyampaikan, mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan penerapan protokol kesehatan.
Baca juga: KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada 2020
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, terdapat beberapa ketentuan penerapan protokol kesehatan. Di antaranya, jumlah peserta dibatasi 50 orang, pengaturan jarak aman, dan menggunakan masker selama kegiatan berlangsung.
Fritz menyebutkan, ketentuan tersebut rawan dilanggar. Dikhawatirkan, meningkatkan penyebaran covid-19.
"Tentu saja kampanye seperti ini memungkinkan penyebaran covid-19 makin luas," ungkap dia.
Hal itu terbukti dari catatan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selama 10 hari kedua Kampanye Pilkada 2020.
Pelanggaran protokol kesehatan selama kegiatan tatap muka naik hingga 60%. Pelanggaran protokol kesehatan selama 6-15 Oktober 2020 mencapai 375 kasus.
Fritz menegaskan Bawaslu telah menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan menerbitkan 233 surat peringatan tertulis selama 6-15 Oktober 2020.
Sementara itu, sebanyak 35 kegiatan kampanye selama 6-15 Oktober 2020 dibubarkan. (OL-1)
