Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tahun anggaran 2016 dan 2018. Thamrin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Kepala Dinas PU-Pera Lampung Selatam Hermansyah Hamidi.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HH (Hermansyah Hamidi)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Senin (26/10).
Perkara tersebut merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2018. Saat itu, KPK menetapkan empat tersangka yakni Bupati Zainudin Hasan, mantan anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara.
Adapun pemberi suap yang ditetapkan tersangka yakni pihak swasta Gilang Ramadhan. Sejumlah tersangka itu telah diproses di pengadilan dan sudah divonis pidana antara 2 tahun 3 bulan hingga 12 tahun penjara.
Baca juga : Wapres Sindir Mentalitas Pencitraan
Dalam pengembangannya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus itu yakni eks Kepala Dinas PU-Pera yang kini menjabat Asisten II Sekda Lampung Selatan Hermansyah Hamidi. KPK juga menetapkan tersangka terhadap mantan Kepala Dinas PU-Pera Lampung Selatan sebelumnya yakni Syahroni.
Dalam kasus itu, Hermansyah dan Syahroni diduga bersama-sama dengan Bupati Zainudin Hasan menerima uang terkait proyek pengadaan barang dan jasa. Keduanya diduga mendapat perintah dari Zainudin untuk mengumpulkan pungutan fee proyek kepada rekanan pemkab sebesar 21% dari anggaran.
Hermansyah bersama Syahroni mengumpulkan uang itu dari rekanan. Adapun jumlah setoran proyek yang diserahkan ke Zainudin Hasan sebesar Rp72,74 miliar. Uang itu kemudian dibagi sebesar 0,5%-0,75% untuk Pokja ULP, 15%-17% persen untuk Bupati, dan 2% untuk kepala dinas PU-Pera.(P-5)
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
WAKIL Bupati Lampung Selatan, Syaiful Anwar menghadiri Festival Pioneer P27 di Desa Kelaten, Penengahan. Ia menyebut festival ini menjadi ajang apresiasi dan dedikasi para petani jagung
Warga Lampung Selatan berkumpul dalam Pesta Budaya untuk merayakan keberagaman budaya dan kerukunan yang digelar di Lapangan Desa Bumijaya.
Warga di Lampung Selatan berkumpul dalam Pesta Budaya untuk merayakan keberagaman budaya dan kerukunan.
AKIBAT menerobos palang, kendaraan minibus tertabrak kereta api penumpang di pintu perlintasan di Natar, Lampung Selatan, Lampung. Akibat kejadian itu, satu orang tewas di lokasi.
Tiga nenek asal Lampung Selatan begitu gembira bisa berangkat ke Tanah Suci bersama-sama.
Seekor buaya muara berukuran 1,5 meter ditangkap oleh warga di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Senin (6/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved