Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI unjuk rasa atau demo Omnibus Law di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang sempat ricuh berakhir dengan tertib.
Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia membubarkan diri sekitar pukul 16:30 WIB, kericuhan sempat terjadi. Massa yang didominasi remaja merangsek ke depan dan adanya pelemparan batu dan petasan.
Namun, aksi itu dapat diredam setelah personel Marinir membujuk dan mengawal massa untuk membubarkan diri.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana yang menyisir lokasi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan sekitar Medan Merdeka mengaku lega aksi unjuk rasa bisa berakhir dengan tertib.
"Alhamdulillah berjalan dengan tertib walaupun ada sedikit lempar-lemparan, tetapi setelah kita sampaikan dengan komunikatif dan persuasif berjalan dengan lancar dan tertib," kata Nana, di Jakarta, Selasa (20/10).
Ia mengatakan sekitar 3 ribu massa memadati kawasan Medan Merdeka menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law dan juga terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Nana mengatakan pihaknya berharap aksi unjuk rasa yang berakhir tertib bisa terjadi pada masa yang akan datang.
"Mereka menyampaikan aspirasi, kita kawal, kita amankan, sehingga terjalin suasana seperti ini. Mungkin ke depan akan kita lanjutkan atau kita tingkatkan setiap aksi berjalan dengan tertib, kemudian kondusif," kata Nana.
Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang ikut menyisir lokasi unjuk rasa mengatakan upaya persuasif dan humanis yang pihaknya bersama Polri berhasil membuat aksi berjalan tertib.
"Kita harapkan tidak ada lah istilahnya tindakan-tindakan yang represif, sehingga kesadaran antara masyarakat ini semakin meningkat. Yang penting aspirasi sudah disampaikan," kata Dudung.(OL-4)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved