Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA kabar baik bagi buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) soal pesangon. Ini disampaikan pengacara kondang Hotman Paris.
Hotman mengatakan, bila benar isi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law mengatur majikan atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan pasal soal pesangon dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dan dapat diancam dipenjara selama empat tahun, ini menguntungkan buruh.
"Ini berita bagus bagi para buruh. Dia tidak perlu lagi ke pengadilan (hubungan industrial), ke Mahkaman Agung yang berbulan bulan atau bisa setahun untuk pesangon," ungkap Hotman dalam akun instagramnya @hotmanparisofficial, Kamis (15/10).
Hotman menuturkan, para pemilik usaha atau bos-bos akan lebih memilih membayar pesangon karyawannya ketimbang dilaporkan ke polisi.
"Sekali LP (laporan kepolisian), pasti majikan yang konglomerat lebih baik dia bayar pesangon daripada di BAP sama polisi," kata Hotman.
Hotman meminta pihak kepolisian untuk segera membuat divisi mengenai pelaporan ketenagakerjaan. Hal itu, katanya, untuk menampung laporan buruh yang merasa dirugikan karena belum dibayar pesangon.
"Makanya, Bapak Kapolri cepat buat divisi ketanagakerjaan. Laporan polisi soal pesangon akan jauh lebih banyak daripada laporan UU ITE. Selamat bagi para buruh," pungkas Hotman. (OL-14)
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Penyesuaian TBA dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri penerbangan
Pengacara kondang Hotman Paris dipastikan tidak akan mendampingi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam persidangan kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tidak lagi menunjuk Hotman Paris sebagai pengacaranya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook.
Putusan sidang gugatan praperadilan Nadiem Makarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibacakan pada Senin, 13 Oktober 2025.
SIDANG kasus impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/9), berlangsung panas. Perdebatan sengit terjadi antara Hotman Paris dengan saksi ahli JPU
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dampak kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di Himpunan Bank Negara (Himbara) mulai terasa di lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved