Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang menuduh eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendalangi demonstrasi ricuh tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ia pun meminta Partai Demokrat mengklarifi kasi pandangan miring tersebut.
“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras (unjuk rasa),” kata Mahfud dalam akun media sosial Twitter @mohmahfudmd, kemarin.
Pernyataan Mahfud itu menjawab cicitan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang meminta Mahfud, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tuduhan terhadap partainya yang dianggap menunggangi demonstrasi itu.
Mahfud menegaskan tidak ada seorang pejabat pemerintah yang menuduh Partai Demokrat maupun SBY mendalangi demonstrasi UU Cipta Kerja. Ia pun meminta Andi Arief untuk menjelaskan tuduhannya itu.
“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di media sosial yang tak jelas,” tegasnya.
Sebelumnya, Andi Arief melalui akunnya @AndiArief mengancam stabilitas politik akan terus bergejolak bila ketiga menteri koordinator dan BIN tidak meluruskan tuduhan tersebut. “Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN
atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan Demokrat yang difitnah di belakang demonstrasi besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.”
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai pedemo terdiri dari banyak kelompok. Salah satunya, yakni massa yang dimobilisasi oknum dari partai politik (parpol). (Cah/Ths/P-1)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Gedung Putih menegaskan akan menyelidiki siapa dalang dibalik pemberontakan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Sebanyak 56 narapidana dari Lapas Narkotika Muara Beliti yang berbuat kerusuhan dipindahkan ke Lapas dengan pengamanan super maksimum di Pulau Nusakambangan.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
1 Mei diperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day. Hari tersebut adalah sebuah peringatan atas solidaritas pekerja yang merujuk pada peristiwa kerusuhan Haymarket
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved