Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam Mahfud MD meluruskan sekaligus menjawab tudingan politikus Partai Demokrat Andi Arief terkait adanya tuduhan bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di belakang aksi unjuk rasa menentang RUU Cipta Kerja beberapa waktu belakangan ini.
Baca juga: Andi Arief Sebut Dua Staf Hasto Kena OTT KPK
Menjawab Andi Arief, Mahfud tegaskan bahwa tidak ada satu pun dari nama yang disebut Andi yaitu Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan atau pun pihak BIN yang menyebut SBY atau bahkan Agus Yudhoyono berada di belakang aksi unjuk rasa.
'Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos yang tak jelas,/ tegas Mahfud melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Rabu (14/10).
Baca juga: Andi Arief vs Henry Yoso di Medsos, Zulhas Diminta Turun Tangan
Sebelumnya, Andi meminta agar berita yang menuding SBY berada di balik aksi unjuk rasa diluruskan oleh pemerintah. 'Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," kata Andi Arief.
Bukan hanya Andi, SBY pun sudah merespons isu tersebut dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Bahkan SBY meminta pada pemerintah agar membeberkan siapa dalang sebenarnya sehingga tidak menimbulkan kabar bohong di tengah masyarakat. (Thx/A-3)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved