Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RUU omnimbus law Cipta Kerja yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI minggu lalu, (5/10) telah bertambah 130 halaman setelah dirapikan dan diperbaiki kesalahan ketiknya.
Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar RUU Cipta Kerja saat ini setebal 1.035 halaman. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 905 halaman pada saat rapat paripurna pengesahan RUU tersebut, Senin (5/10).
"Iya yang paripurna basisnya itu (905 halaman), tapi kemudian formatnya masih format yang belum dirapikan. Kemarin spasinya belum rata semua, hurufnya segala macam sekarang sudah dirapikan jadi 1.035 (halaman)," jelasnya.
Baca juga: Saling Tuding Cipta Kerja
Penambahan 130 lembar halaman tersebut disebabkan oleh format penulisan yang lebih rapi tapi tidak perubahan substansi. "Tidak ada. Itu hanya typo dan format. Format dirapikan jadinya spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya," ujarnya.
Sesuai rencana tujuh hari kerja setelah paripurna draf final RUU omnimbus law Cipta Kerja akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10) pekan ini. (OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved