BEM Nusantara Siap Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara siap menempuh jalur uji materi atau judicial review (JR) menyoal Undang-undang Cipta Kerja. Cara ini lebih tepat ketimbang turun ke jalan.

Hengky Primana selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara menilai JR lebih tepat di lakukan saat pandemi seperti ini. Pasalnya semua pihak harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang tidak membolehkan adanya perkumpulan lebih dari 50 orang serta menjaga jarak.

“Kita juga ingin saling bahu membahu untuk memutus rantai penyebaran covid-19 ini, kita menakutkan ini akan menjadi cluster baru penyebaran covid-19,” kata Hengky, dalam keterangan resmi, Senin (12/10).

Hengky menyampaikan JR menjadi lebih tepat mengingat gedung DPR tidak diisi siapapun karena penutupan akibat 18 Anggota DPR terkena covid-19. Terlebih terdapat tiga jalur untuk pembatalan omnibus law ini, yaitu legislatif review, JR dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Dari ketiga pilihan itu menurutnya, yang paling memungkinkan adalah menempuh JR. “Karena DPR RI dan presiden pun sudah berkeras tidak akan melakukan legislatif review ataupun Perppu, dan hasil JR ini nantinya akan memberikan keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat,” tegas Hengky.

Dalam kesempatan yang sama Hengky menekankan BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada beberapa poin dari omnimbus law yang harus direvisi lagi.

“Tidak semua dari omnimbus law itu buruk, tapi ada beberapa poin yang harus di koreksi,” jelas Hengky.

Lebih jauh BEN Nusantara mengapresiasi kawan-kawan yang menempuh jalur unjuk rasa. "Tetapi kita harus tetap mewaspadai penumpang-penumpang gelap yang ikut dalam aksi murni kita dan saya menghimbau tetap jaga protokol kesehatan" tutup Hengky. (Cah/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri