Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI mengamankan ribuan pendemo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di seluruh Indonesia, pada Kamis (8/10).
Ribuan orang tersebut diamankan setelah unjuk rasa diwarnai bentrok yang mengakibatkan sejumlah aparat kepolisian terluka dan massa yang terkena pukulan.
"Hampir semuanya melakukan unjuk rasa yang sasarannya di kantor DPR di wilayah Provinsi masing-masing," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/10).
Polisi telah mengamankan 3.862 massa saat demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di seluruh Indonesia.
"Kelompok Anarko sebanyak 796 seperti di Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Sumatra Utara dan Kalimantan Barat," papar Argo.
Argo menyebut telah mengamankan masyarakat umum sebanyak 601 yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan PMJ.
Polisi pun mengamankan pelajar yang turun demo sebanyak 1.548 massa dari Sulawesi Selatan, PMJ, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah.
"Mahasiswa sebanyak 443, yaknj dari Sulawesi Selatan, PMJ, Sulawesi Utara, Sumatra Utara,, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah," terang Argo.
Adapun buruh yang diboyong polisi sebanyak 419 massa dari PMJ, dan Sumatra Utara serra pengangguran sebanyak 55 massa dari Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara.
Argo mengklaim pengamanan demo Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan anggota tidak dibekali senjata api (senpi).
"Tidak ada ya yang gunakan senpi," ucapnya. (OL-4)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved