Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BUKANNYA mendapat simpati, politisi Gerindra Fadli Zon justru mendapat bullyan dari warga net. Fadli sebelumnya menyampaikan permintaan maaf karena dia mengaku tak bisa mencegah pengesahan RUU Cipta Kerja. Permintaan maaf itu disampaikan dalam kanal YouTube pribadinya, Fadli Zon Official.
Akun @Bakwan Kebiasaan, misalnya pernyataan maaf Fadli hanyalah kepura-puraan. “Dari dulu bermain aman demi menjaga konstituen. Seolah-olah berseberangan dengan pemerintah, seolah-olah kritis, seolah-olah bersama rakyat, eh tapi masih ngadem di partai yang di pusara pemerintah. Kalau lu bersama rakyat, mundur dari partai lalu turun ke jalan,” katanya.
Komentar juga datang dari akun @bumbunikmat. “Bikin permintaan maaf 1 halaman penuh seluruh surat kabar Indonesia, cetak ataupun online. Terus mundur dari Gerindra. Berani Bang?,” cuitnya.
Ditambah lagi komentar dari @Opesetiawan11 : “Carmuk dah lo..dah jelas2 praksi partai lo juga ngedukung....gak jaman bos cuci tangan rakyat udah pada pinter,” katanya.
Akun @AzkaOrtodoks juga menyerang Fadli. “Tapi partai anda mendukung disahkannya UU Cipta Kerja!! klu rasanya sudah tidak sesuai dengan hati nurani lebih baik mundur dari partai! Jangan menjadi pisau bermata dua,” tulisnya. Ditambahkan oleh @MhasanMrp: “Kalau anda kesatria, ya mengundurkan diri saja, daripada buat status, malah mempermalukan diri sendiri,” tulisnya.
Dalam akun Youtube nya, Fadli mengaku dia tidak mampu mencegah disahkannya RUU yang kini memicu kontroversi luas tersebut. “Sebagai anggota DPR saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya Undang-undang ini," ucapnya.
Fadli mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan anggota dari Badan Legislasi DPR.Dirinya pun mengaku kaget ketika tahu jadwal sidang Paripurna dimajukan. "Saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang Paripurna beberapa waktu yang lalu. Sehingga mempercepat masa reses. Saya mohon maaf," ungkapnya.(OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved