Bawaslu Diminta Lebih Keras Terapkan Sanksi

ANGGOTA Komisi II DPR Syamsul Luthfi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) lebih keras menegakan aturan dan sanksi bagi peserta pilkada serentak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak ditegaskan sangat memungkinkan menjadi klaster penularan covid-19.

"Potensi pelanggaran yang dilakukan terus menerus, terjadi kerumunan dan arak-arakan massa, seharusnya sudah direncanakan secara detil, bagaimana antisipasinya. Presiden Joko Widodo sudah meminta Menteri Dalam Negeri dan Bawaslu untuk tegas mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran virus corona dan munculnya klaster pilkada," tegasnya dalam siaran pers yang diterima mediaindonesia.com, Selasa (6/10).

Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada bakal pasangan calon yang tidak mampu mengatur kerumunan massa. Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran pilkada. Apalagi proses kampanye masih berlangsung lama.

"Tantangan bersama kita yaitu tetap membangun dan menegakan demokrasi dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat," imbuhnya.

Syamsul mengingatkan anggaran pilkada senilai Rp15,23 triliun sudah cukup untuk pelaksanaan di tengah pandemi ini. Sebanyak 93,27% dari anggaran tersebut sudah terealisasi ke KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sehingga proses penyelenggaraan pemilu sudah memenuhi untuk ketersediaan anggaran.

“Jadi tidak ada alasan lagi jika masih ada yang melanggar aturan,” cetusnya.

Baca juga : Transparansi dan Soliditas Harus Ditingkatkan Saat Tangani Korona

Senada, anggota Komisi II Sodik Mudjahid mengatakan konsistensi penegakan aturan di pilkada menjadi keharusan. Hal itu sesuai kesepakatan semua pihak mulai pemerintah, DPR juga KPU dan Bawaslu. 

Konsistensi tersebut meliputi peningkatan edukasi kepada masyarakat, termasuk calon kepala daerah dan timnya mengenai aturan kampanye khususnya yang terkait protokol kesehatan. Tegakan koordinasi pengawasan dengan semua pihak termasuk dengan pwtugas keamanan

"Tegakkan hukum dengan baik bagi pelanggara baik oleh KPU, Bawaslu dan aparat keamanan sesuai dengan jenis pelangaran dan kewenangan penerapan hukum," tukasnya. (P-5)