Bawaslu Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye

HARI kedua pelaksanaan tahapan kampanye pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 10 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan covid-19. Bentuk pelanggaran tersebut berupa tidak dibatasinya peserta kampanye sehingga memunculkan kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penularan covid-19.

"Pelanggaran lain seperti tidak menggunakan masker, mengabaikan jaga jarak hingga tidak tersedianya fasilitas mencuci tangan," ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifufdin saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9).

Adapun ke 10 daerah tersebut ialah, Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul dan Tojo Una-Una, Bungo. Afif menjelaskan Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepda KPU di daerahnya masing-masing untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

"Sudah kita tindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi ke KPUD masing-masing," tutur Afif.

Afif menjelaskan, dari 270 daerah peserta pilkada serentak Bawaslu aktif melakukan pencegahan pelaksanaan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Dari 270 daerah tersebut, terdapat 10 daerah yang terlanjur melaksanakan kampanye non-daring sebelum berhasil dicegah oleh Bawaslu.

"Ada yang bisa dicegah sehingga tidak sampai terjadi kegiatan yang melibatkan banyak orang," ungkap Afif.

Baca juga : Airlangga: Kapolri Harus Tegas Jaga Protokol Kesehatan di Pilkada

Selain di 10 daerah tersebut, Bawaslu juga menemukan kegiatan kampanye paslon di 29 daerah yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Hal ini disebabkan oleh perizinan yang membutuhkan waktu penerbitan STTP.

"Tim kampanye hanya memberitahukan informasi ke penyelenggara pemilihan, pasangan calon sifatnya hanya menghadiri undangan," ungkapnya.

Dalam Pasal 38 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada, peserta pilkada wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya.

Apabila masih ada peserta pilkada yang menggelar kampanye tanpa STTP, Bawaslu akan melakukan proses verifikasi kepada peserta pilkada yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan kepolisian. Jika tidak ada STTP, berarti peserta pilkada tidak mengantongi izin keramaian umum dari kepolisian, maka kegiatan kampanye dapat dibubarkan.

Selain tidak mengantongi STTP, Afif juga menuturkan bahwa Bawaslu telah menertibkan 6.905 alat peraga yang melanggar ketentuan kampanye pilkada serentak. Penertiban alat peraga tersebut dilakukan di 26 dari 270 daerah pelaksana pilkada serentak Desember 2020.

"Terdapat 6.905 alat peraga melanggar yang diturunkan oleh Bawaslu di 26 Kabupaten/Kota," ungkapnya. (OL-7)