DPR Nilai Desakan Penundaan Pilkada 2020 Wajar

DESAKAN penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai wajar. PBNU dinilai peduli terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam pesta demokrasi.

"Itu cerminan kegelisahan dan kecemasan NU terhadap kemungkinan terjadinya wabah besar," kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha saat dihubungi, Senin (21/9).

Syaifullah menilai sikap PBNU sudah berdasarkan kaidah fikih. Dia yakin PBNU ingin mencegah kemudaratan.

Baca juga: KPU Usulkan Kotak Suara Keliling

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu satu suara dengan sikap PBNU. Syaifullah mengaku telah mendorong pemerintah, pimpinan DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pilkada.

"Pilkada ditunda sampai obat dan vaksin telah teruji, terbukti, dan diakui dunia," ujar Syaifullah.

PBNU mendesak pemerintah, KPU, dan DPR menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Desakan penundaan itu ihwal masih tingginya penularan covid-19.

"Menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," ujar Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/9).

Said Aqil menilai protokol kesehatan yang ketat di tahapan Pilkada 2020 tidak menghilangkan potensi kerumunan massa. Selain itu, dia menilai anggaran penundaan Pilkada 2020 bisa dialokasikan untuk penanganan covid-19.

Kasus covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Data hingga Minggu (20/9) menunjukkan ada penambahan 3.989 kasus covid-19 sehingga totalnya menjadi 244.676 orang.

Meski begitu, 2.977 pasien dinyatakan sembuh dari covid-19. Total pasien sembuh sebanyak 177.327 orang.

Sebanyak 105 pasien meninggal dalam rentang waktu yang sama. Total kasus kematian akibat covid-19 mencapai 9.553 orang. (OL-1)