Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang dianggap menyudutkan masyarkat Sumatera Barat (Sumbar) berujung pada pengembalian surat rekomendasi oleh calon gubernur Sumatera Barat Mulyadi. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Krisdianto tidak memiliki sikap kepemimpinan yang kokoh.
“Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi. Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan resmi kepada media, Minggu (6/9).
Menurut Hasto, PDIP dapat memahami sikap Mulyadi. Tidak adanya sikap kekokohan dari seorang pemimpin hanya menjadikan kontestasi politik sebagai ajang popularitas. Padahal PDIP berharap pemimpin tidak goyah terutama terkait dengan ideologi.
"Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," tuturnya lebih lanjut.
Kendati demikian, hasto menerangkan bahwa komitmen partainya dalam memperjuangkan Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut. Komitmen itu akan terus ditunjukkan meski sejarah mencatat pada Pemilu 2014 dan 2019 PDIP selalu mengalami kekalahan di Sumbar. Wajib bagi PDIP maupun Jokowi untuk tetap mendukung kemajuan Sumbar baik itu mendapat dukungan atau tidak.
Baca juga : Puan Maharani Dilaporkan ke Polisi Soal "Sumbar Dukung Pancasila"
"Kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah," papar Hasto lebih lanjut.
Hasto juga menilai, apa yang disampaikan oleh Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik. Melalui pernyataannya, Hasto mengatakan Puan berharap Sumatera Barat melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, M. Natsir, Tan Malaka, dan selainnya yang telah berjuang untuk Indonesia.
“Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," tutur Hasto.
Seperti diketahui, Puan Maharani melontarkan kata-kata yang menimbulkan reaksi negatif dari warga Sumatera Barat. Puan berkata semoga SUmbar menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila. Puan dinilai meragukan sikap Pancasialis dari masyarakat Sumbar. (OL-7)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved