KPU: Tidak Ada Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan belum memberikan sanksi teguran terhadap pelanggar protokol kesehatan pada tahap pendaftaran pasangan calon di pilkada serentak 2020. Tapi, koordinasi terus dilakukan supaya pencegahan virus korona berjalan selama pesta demokrasi di 270 daerah.

"Secara tertulis kami belum mendapat data dan laporan dari daerah soal itu. Namun koordinasi sudah dilakukan," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, Sabtu (5/9).

Menurut dia, sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan secara khusus memang tidak diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Namun demikian, mekanisme penegakan aturan terkait protokol kesehatan tertuang dalam Pasal 11 PKPU No. 6 Tahun 2020.

Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh para pihak yang terlibat di Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Baca juga: Pencalonan Sekda Depok di Pilkada 2020 Diganjal Petahana

Pada Ayat (2) berbunyi, dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecematan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS) memberikan teguran kepada pihak tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kemudian Ayat (3) menjelaskan, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan PKPU tersebut memberikan mandat kepada KPU untuk memberikan teguran kepada pihak yang melanggar agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan. "Apabila terguran tidak diikuti atau dilaksanakan, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai tingkatannya untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," paparnya.

Saat ini tahapan pendaftaran masih berlangsung. Tahapan ini sangat penting dan krusial. Oleh karena itu, selain sosialisasi dan koordinasi terkait penerapan protokol kesehatan, maka fokus KPU adalah pada pendaftaran itu sendiri.

"Termasuk pencermatan syarat-syarat pencalonan dan syarat calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada," ujarnya.

Selain itu, kata dia, KPU mengharapkan partisipasi semua pihak, termasuk jajaran pengawas, peserta, dan masyarakat untuk bersama mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.

"Sejalan dengan itu KPU baik pusat sampai dengan daerah terus-menerus melalukan koordinasi dan evaluasi terkait hal itu. Pada prinsipnya protokol kesehatan di masa pandemi tentu tidak hanya terkait atau berlaku pada tahapan pilkada saja tapi dalam keseluruhan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-sehari. Oleh karena itu partisipasi semua pihak sangat diperlukan," pungkasnya. (OL-4)