Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Gerindra Fadli Zon ikut mengomentari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bertanya perihal orang Minang yang tidak suka dengan PDIP.
Pertanyaan ini dijawab Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon, Kamis (3/9). "Masyarakat Minang adalah masyarakat egaliter, demokratis dan jauh dari feodalisme. Pandangan hidupnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Umumnya kritis dan mungkin ada yang masih ingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu terhadap sebagian orang Minang. Jas Merah," ungkap Fadli tanpa membeberkan lebih jauh perlakuan apa di masa lalu terhadap sebagian orang Minang yang dipersoalkan.
Baca juga: Megawati Heran Masyarakat Sumbar belum Suka PDIP
Saat mengumumkan 21 calon kepala daerah melalui virtual pada Rabu (2/9), Megawati mengungkapkan kesulitan mencari kader partai menjadi calon kepala daerah. "Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP? Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, meminta, sudah ada katakan kantor DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya masih akan agak sulit," kata Megawati di Jakarta, Rabu (2/9).
Baca Juga: PDIP: Kampanyekan Kotak Kosong Pertanda tak Siap Berkompetisi

Tangkapan layar akun Twitter @fadlizon
Fadli menegaskan mengenai komitmen masyarakat Sumbar terhadap Pancasila."Hanya org2 yg tak membaca n mengerti sejarah yg masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 org Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator." (X-15)
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Megawati saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan dua pihak bersama klub terakhirnya, Manisa BBSK
Megawati mengakui bahwa peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara masih menempatkan tim tuan rumah, Thailand, sebagai kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved