Selasa 01 September 2020, 16:40 WIB

DPR Baru Tuntaskan 6 dari 248 RUU Prolegnas

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Baru Tuntaskan 6 dari 248 RUU Prolegnas

ANTARA
Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

 

HINGGA saat ini DPR baru menuntaskan 6 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang dari total 248 RUU Program Legislasi Nasional 2020-2024.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab DPR harus menyesuaikan kembali target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi dengan penetapan 37 RUU sebagai prioritas untuk diselesaikan di 2020.

"Perkembangan atas fungsi legislasi tersebut adalah sebagai berikut, enam RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU," kata Puan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Salah satu UU yang baru saja disahkan oleh DPR yakni RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan tambahan ini total RUU yang disahkan oleh DPR menjadi 7 RUU.

Baca juga: Di Tengah Kritik, RUU MK Melaju Jadi Undang-Undang

"Paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI adalah pada kualitas produk legislasi. Oleh karena itu, kinerja fungsi legislasi, merupakan kerja bersama DPR RI dan Presiden," kata Puan.

Dengan produk legislasi yang berkualitas, Puan menyebut produk tersebut akan menjadi kebutuhan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap pembahasan RUU. Sehingga rakyat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat," paparnya.

Selama pandemi covid-19, Puan menyebut kinerja DPR di masa sidang 2019-2020 berfokus pada menyerap aspirasi rakyat terkait penanganan pandemi covid-19. Berdasarkan fungsinya, DPR terus melaksanakan kinerja pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi.

"Kami sangat memperhatikan penanganan pandemik covid-19, kami terus mengawasi kebijakan pemerintah supaya terlaksana dengan jelas, konsisten, dan tegas, agar penanganan covid-19 menjadi lebih efektif dan efisien," tandas Puan. (P-2)

Baca Juga

freepik.com

Polisi Amankan Delapan Orang Diduga Penganut Aliran Sesat

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 24 Juni 2021, 21:55 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengamankan delapan orang yang diduga membuka pusat pendidikan agama dengan aliran...
Dok. Puspenkum Kejagung

Ferarri Sitaan Kasus ASABRI Laku Rp6,3 Miliar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:26 WIB
Mobil yang disita dari tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat itu laku Rp6,378 miliar. Dalam pelelangan yang dilakukan...
Antara

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT DI ke Lapas Sukamiskin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:01 WIB
Berdasarkan putusan pengadilan, Budi Santoso juga dikenai hukuman uang pengganti senilai Rp2 miliar sesuai jumlah uang yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Talenta Muda Curi Perhatian

PIALA Eropa 2020 dipastikan telah menjadi ajang kemunculan pemain-pemain muda yang punya kemampuan mengejutkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya