Demokrasi Sehat Tekan Efek Negatif Pilkada

BAIK pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi bagian penting dari demokrasi ketika rakyat langsung memberikan suaranya dan menentukan pemimpin mereka. Namun, tidak dapat dimungkiri ada dampak negatif dari pilkada atau pemilu.

“Konflik harus di-manage agar tidak menjadi saling menghancurkan dalam praktik keterbelahan, kemudian berubah menjadi konflik dan kekerasan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam webinar nasional tentang pilkada, kemarin.

Turut menjadi pembicara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Koordinator Komite Pemantau Pemilihan Indonesia (Tepi) Jeiry Sumampow, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.

Demi meminimalkan dampak negatif pilkada, Mendagri meminta para kontestan bersaing secara sehat dengan menghargai hak-hak orang lain, menjaga ketertiban umum dan keutuhan negara.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan. Kontestasi pilkada dan pemilu di tengah kemajemukan rawan berujung pada bahaya perpecahan.

Abhan mencontohkan fenomena menguatnya politik identitas dan sentimen keagamaan yang bepotensi pada konfl ik sosial menjadi ancaman bagi NKRI.

“Adanya dinamika tersebut membuat kehidupan bangsa mengarah pada kemunduran dan kemerosotan politik,” ucapnya.

Tidak jarang pula elite politik daerah yang melakukan intrik atau kecurangan agar calon yang diusung dapat memenangi kontestasi. Akibatnya, kepercayaan publik pada demokrasi menurun.

Ketua DKPP Muhammad pun menyayangkan masih ada saja oknum yang mencederai hasil pemilu seperti memodifikasi suara pemilih agar bisa menang. Menurut dia, pendekatan penegakan hukum dan etik harus dikuatkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

“Penyelenggara pemilu harus zero tolerance terhadap oknum yang memenangkan pilkada dengan cara tidak cermat,” tandasnya. (Ind/P-2)