Kesepakatan Buruh-DPR Cara Tepat Raih Kesejahteraan

DPR RI: Pemisahan BPKH dan BP Haji untuk Cegah Kerawanan

KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.

DPR: Semua Parpol Tengah Simulasikan Sistem Pemilu

Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya. 

Ketua Banggar DPR Yakin IKN Tak Mangkrak, Ini Alasannya

Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.

Perayaan 17 Agustus di Jakarta, Alih-alih IKN, DPR : Makan Biaya Banyak

DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.

Forum Dosen Hukum Pidana Sebut Pembahasan RUU KUHAP Minim Partisipasi Publik

DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.

Polri Perkuat Kolaborasi dengan Buruh

Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,

Pemerintah Didorong Jaga Stabilitas Investasi di Tengah Dinamika Ketenagakerjaan

Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.

Formalisasi Pekerja Informal Harus Dikawal Bersama

Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 

Di Sidang Pleno ILO, Jumhur Hidayat Tepis Kecemasan pada AI dan Platform Ekonomi Digital

Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.

Deregulasi PP 28/2024 Tentukan Nasib Jutaan Buruh Industri Produk Turunan Tembakau

Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.

Asam Garam Nasib Buruh, Dari Perhatian Presiden hingga Tekanan Manajemen

Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah. 

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia