Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
BERSTATUS sebagai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tak mendapatkan keistimewaan dalam kapasitasnya sebagai calon walikota Solo dalam sekolah partai PDIP menuju Pilkada Serentak 2020. Semua peserta termasuk Gibran harus melakukan push up jika melanggar aturan kedisiplinan.
"Siap Pak. Saya sudah tidak sabar untuk menyerap ilmu dari para senior senior Partai," kata Gibran usai ditanya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat pelaksanaan pembukaan sekolah partai itu secara virtual, Jumat (21/8).
Baca juga: Wapres: Jangan Patah Semangat Hadapi Pandemi
Hasto menjelaskan, bahwa akibat pandemi covid-19, sekolah partai kali ini berbeda dengan sekolah di tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Wisma Kinasih Depok. Dahulu, setiap peserta wajib bangun jam 05.00 pagi untuk ikut olahraga. Setelahnya semua peserta akan bersama-sama digembleng di dalam kelas dari aspek ideologi.
"Jadi semua acara baru selesai jam 22.00 dengan kepala sekolah yang begitu kokoh dengan disiplin tidak pernah membedakan seseorang karena semua berstatus peserta sekolah Partai. Jadi mas Gibran siap memenuhi seluruh ketentuan disiplin?" tanya Hasto.
Gibran pun menegaskan bahwa kesiapannya mengikuti agenda ini sangat bulat termasuk akan menjalani konsekuensi berupa sanksi. "Siap Pak," jawab Gibran.
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, selaku Kepala Sekolah Partai menegaskan aturan kedisiplinan berlaku bagi semua peserta. Ketentuan ini tidak dapat dinegosiasikan meskipun memiliki status sosial istimewa.
"Ini membedakan sekolah di PDIP dengan parpol lain. Selamat bergabung dan saya harap anda bisa menyesuaikan dengan tradisi PDI Perjuangan,"pungkasnya. (OL-6)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved