Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PRAKTIK dinasti politik dinilai tidak sehat untuk demokrasi meskipun sulit untuk dihindari. Hal itu karena hingga saat ini tidak ada aturan yang melarang atau mengatur mengenai pencalonan keluarga pejabat petahana.
"Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang mengenai dinasti politik, jadi kita nikmati saja. Itu yang terjadi karena kalau bicara etika kepatuan dan moral itu soal lain lagi," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, dalam webinar, Selasa, (18/8).
Pangi mengatakan, dinasti politik memang cenderung tidak sehat untuk demokrasi. Namun, hal itu juga tidak bisa disalahkan dan sah-sah saja selama tidak ada aturan yang melarang.
"Saat ini salah satu hal untuk bisa membuat memenangkan kontestasi itu butuh uang, harus punya modal. Misalnya anak bupati pasti dia ada modal kampanye cukup besar, meski tidak menjamin kemenangan," ujarnya.
Baca juga: Fraksi NasDem Lakukan Swab Test Mandiri
Wakil Ketua Umum DPP PBB, Sukmo Harsono, mengatakan mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya tidak lagi memperdebatkan masalah genetik atau kekerabatan seorang tokoh. Program dan kualitas tokoh dinilai lebih penting untuk dijadikan penilaian.
"Kalau mau maju intinya harus punya program dan kemampuan yang baik dan berkualitas. Itu yang harus dipertimbangkan, kalau tidak memiliki hal itu harus mempertimangkan figur lain. Jadi jangan persoalkan dinasti atau DNA tapi pertimbangkan program-program yang diusung layak atau tidak untuk dipilih," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa meskipun berasal dari keluarga atau anak petahana, belum menjadi jaminan bahwa sosok tersebut dapat dengan mudah memenangkan Pilkada. Itu karena setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda.
"Jadi tidak menjadi jaminan, karena sangat berbeda setiap daerah, ada yang melihat partainya ada yang melihat figurenya," ujarnya.(OL-4)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved