Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan dirinya sudah mengonfirmasi kejadian antara Ahmad Mumtaz Rais dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango. Yandri menjelaskan persoalan itu sudah selesai. Kedua pihak sudah saling memaafkan.
Ia mengatakan saat kejadian itu ada tiga rombongan saat keduanya terlibat perselisihan di pesawat Garuda Indonesia dari Gorontalo- Makassar menuju Jakarta pada Rabu (12/8).
"Ada Mumtaz, ada pangeran khairul dan sodarku Irfan Saleh dan memang kejadian seperti itu. Tapi Mumtaz ini menghidupkan handphone ketika pesawat sudah berhenti. Penumpang semua sudah keluar tapi yang transit di Makassar tidak keluar," jelas Yandri di Jakarta, pada Jumat (14/8).
Yandri mengatakan kejadian, saat Mumtaz ditegur oleh staf pramugari dan kemudian diingatkan oleh Nawawi, untuk tidak menghidupkan telefon genggamnya, berlangsung saat pesawat menuju runaway dan belum ada pengumuman dari pramugari. Menurut Yandri, dari pengakuan yang ia dengar, penumpang yang lain menuju Jakarta belum masuk sebab pesawat dalam keadaan transit.
"Artinya itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Tetapi karena ada kesalahpahaman dan mungkin ego masing-masing muncul terjadi debat lah kira-kira begitu dan saya kira itu sering terjadi di pesawat karena pemahaman penumpang berbeda, maunya kru kabin juga beda," ujarnya.
Yandri mengatakan dari klarifikasi yang ia terima berdasarkan keterangan Mumtaz dan kawan-kawan, persoalan perselisihan antara Wakil Ketua KPK dan Mumtaz sudah selesai dan sudah saling memaafkan. PAN, ujarnya, juga tengah melakukan mediasi dengan pihak Garuda Indonesia atas kejadian itu.
"Sudah saling memaafkan dan saling bercanda dan saling memahami satu sama lain, maka kita juga kaget ketika pihak Garuda atau Pak Nawawi melaporkan itu, esensinya apa sih? sebenarnya menurut saya tidak perlu diperpanjang. Nah ini sedang kita coba mediasi dengan pihak Garuda," terangnya.
Yandri juga menyampaikan apabila laporan tersebut diproses oleh kepolisian, Mumtaz sebagai warga negara, akan mengikuti proses hukum. Ia berharap langkah hukum tidak dilanjutkan sehingga tidak ada kegaduhan.
"Tapi kita juga minta Mumtaz untuk ambil pelajaran dari peristiwa ini jangan sampai salah persepsi lagi dan terjadi lagi di waktu yang lain," tukasnya.
Baca juga: Polda Ungkap Putra Amien Rais 3 Kali Cekcok dengan Kru Garuda
Seperti diberitakan, Putra politikus Amien Rais yang juga menantu Ketum PAN Zulkifli Hasan, Mumtaz Rais terlibat perselisihan dengan pramugari Garuda Indonesia karena ditegur untuk mematikan telefon genggamnya ketika di pesawat.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, yang duduk tidak jauh dari Mumtaz dan juga penumpang di pesawat itu turut menegurnya untuk mematuhi aturan di pesawat. Setelah mendarat, Nawawi mengadu ke Pos Polisi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam, 13 Agustus, pukul 20.00. (OL-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved