Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ADA kejadian menarik saat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo saat menyebutkan nama-nama tokoh, baik presiden-wakil presiden dan mantan presiden-wakil presiden dalam pidato pengantar sidang tahunannya, Jumat (14/8).
Politisi Golkar itu luput menyebutkan nama mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Sementara, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-11 Boediono disebutkan.
"Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia ke-5 Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini saat membuka rapat sidang tahunan MPR RI Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Nama pejabat publik lainnya yang disebut Bamsoet saat itu antara lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Saudara La Nyala Mahmud Mattalitti, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna. Lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah.
"Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Muzani, dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai NasDem, Jazilul Fawaid, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sjarifuddin Hasan, dari Fraksi Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid, MA," ucap Bamsoet.
Lalu, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad, dari Kelompok DPD," pungkasnya. (H-2)
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.
Muzani mengatakan dalam kunjungan itu, MPR akan mengecek pembangunan gedung Parlemen beserta rumah dinas anggota DPR dan DPD.
Muzani juga meminta kepada para calon pemimpin daerah untuk menenangkan para pendukungnya serta tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kegotong-royongan.
Alat kelengkapan MPR yang dibentuk, yakni Badan Penganggaran, Badan Sosialisasi, Badan Kehormatan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dan Badan Ad-Hoc.
Sembilan pimpinan MPR sowan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Mohammad Jusuf Kalla (JK) menyampaikan apresiasi tinggi atas kiprah Deby Vinski yang berhasil mengangkat nama Indonesia di panggung medis internasional.
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved