Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, mengatakan, DPR menerima masukan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR.
Hal itu disampaikan dia usai kedatangan perwakilan KSPN ke Gedung DPR untuk bertemu Azis serta Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, pimpinan Badan Legislasi DPR, M Nurdin, dan anggota Badan Legislasi DPR, Lamhot Sinaga.
"DPR menyambut baik dan sangat berterima kasih telah memberi masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional," kata Syamsuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).
Ia menegaskan, kedatangan Serikat Pekerja meminta agar kepentingan pekerja nantinya dapat masuk dan terakomodir dengan baik serta dapat diawasi dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja itu di Baleg DPR RI.
"Intinya kehadiran KSPN ke DPR untuk dapat dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga kepentingan pekerja dapat terakomodir dan terjalin komunikasi dengan baik," ujar Azis.
Bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa
Pada hari yang sama, Kamis (13/8), pukul 12.00 WIB hingga 14.30 WIB, Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin kembali menemui perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jabodetabek di Kantor DPR/MPR RI Senayan.
Dalam pertemuan yang membahas RUU Cipta Kerja itu, BEM se-Jabodetabek juga berdiskusi dengan Aziz Syamsuddin, Rachmat Gobel, M. Nurdin, dan Lamhot Sinaga.
Kemudian perwakilan BEM se-Jabodetabek di antaranya Presiden BEM UniversitasTrisakti Dinno Ardiansyah, BEM Universitas Pelita Bangsa, Suhendar, BEM UKI Edmund, BEM UIN Ciputat, BEM Universitas Mercusuar Febri, BEM Unkris Dwiki, BEM STIE Adit, BEM ITL Rofir, dan sejumlah aktivis mahasiswa lainya.
Perwakilan BEM se-Jabodetabek hanya menyatakan sikap kepada Pimpinan DPR RI atas mempertimbangkan pengesahan RUU Cipta Kerja, karena RUU tersebut dianggap mencederai rakyat kecil.
Dinno, perwakilan BEM Universitas Trisakti, mengatakan,"RUU Cipta Kerja kami tolak, kenapa demikian, karena RUU tersebut melukai nasib rakyat Indonesia."
Senada dengan Dinno, Perwakilan BEM Pelita Bangsa, Suhendar, juga melihat bahwa secara substansi RUU tersebut perlu dipertimbangkan ulang oleh wakil rakyat di DPR RI. "Karena kami membaca ada hal-hal yang mengganjal di pikiran kami," kata Suhendar.
Sementara itu, Azis Syamsuddin menjawab dengan pendekatan ilmiah serta melihat kepentingan nasional bangsa Indonesia, bahwa RUU Cipta Kerja adalah jawaban untuk solusi Indonesia keluar dari krisis ekonomi.
“Teman-teman BEM harus kembali membaca ulang RUU Cipta Kerja, membaca dan mendalami lagi, agar dialog kita lebih substansi dan melahirkan gagasan lebih baik, karena RUU Cipta Kerja ini solusi menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia,” tutur Azis.
Azis menambahkan bahwa dirinya telah berulang-ulang membaca RUU Cipta Kerja. "RUU Ini saya yakin lebih pada kepentingan bersama alias kepentingan nasional," ucap Azis yang juga mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). (Antara/OL-09)
.
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved