Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan esensi dari perjuangan veteran nasional perlu diterapkan saat ini untuk menumpas korupsi dan perilaku koruptif yang masih menjajah Indonesia.
“Tidak sedikit hikmah dari esensi sikap dan integritas para pejuang yang seyogianya kita terapkan untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan yang dulu mereka rebut dengan darah dan air mata, salah satunya bersama-sama menumpas korupsi dan perilaku koruptif yang masih menjajah republik ini,” kata Firli dalam keterangannya memperingati Hari Veteran Indonesia setiap 10 Agustus di Jakarta, kemarin.
Firli pun mengutip kata-kata Bung Karno, ‘perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri’.
“Ucapan proklamator tersebut benar adanya. Sekarang tugas kita akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri, melawan para koruptor, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan, melawan intoleransi, dan melawan persekusi,” tuturnya.
Menurut dia, korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia.
“Banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena kejahatan korupsi. Karena itu, sudah saatnya seluruh anak bangsa berperan menghentikan korupsi dan mengangkat senjata bambu runcing yang tak lain menggunakan integritas sebagai perlawanan terhadap korupsi,” ujarnya.
Sama halnya dengan yang dilakukan para veteran, lanjut dia, peran serta seluruh eksponen bangsa saat ini sangat diperlukan dalam perang melawan laten korupsi yang merambah setiap tatanan kehidupan.
“Memang kita semua tentunya menyadari, menegakkan nilai-nilai integritas untuk selalu berperilaku jujur, menjaga diri dari sifat tamak, rakus akan nafsu duniawi memang sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan,” katanya.
Para veteran nasional, kata Firli, membuktikan sesuatu yang sulit bahkan mustahil, dapat dilakukan dengan tekad yang kuat dan percaya apa yang diperbuat kelak akan dibalas di dunia maupun di akhirat.
“Nilai-nilai perjuangan mereka menjadi contoh dan pelajaran berharga yang tak lekang oleh waktu dan menjadi semangat untuk menyelesaikan ragam persoalan yang datang silih berganti serta permasalahan mendasar bangsa ini, yaitu laten korupsi dan perilaku koruptif,” ucap Firli. (Ant/P-5)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved