Demokrasi Indonesia semakin Baik

BADAN Pusat Statistik (BPS) melansir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IDI Nasional pada 2018. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan pengembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

IDI 2019 mencapai angka 74,92 dalam skala 0 sampai 100. Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan IDI 2018 sebesar 72,39 sehingga capaian kinerja IDI masih berada pada kategori sedang.

“Hal ini menunjukkan demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun semakin baik karena ada peningkatan 2,53 poin. Catat annya bahwa angka itu masih berada pada 60-80. Artinya, kategorinya masih sedang,” jelas Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu peninjauan surat kabar lokal, peninjauan dokumen berupa peraturan daerah atau peraturan gubernur, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

Adapun dari hasil survei tersebut, data BPS menunjukkan IDI 2018-2019 dipengaruhi penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek hak-hak politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71), dan kenaikan aspek lembaga demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy).

Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. “Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat,” tutur Suhariyanto.

Kondusif

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Purnomo Sidi menilai capaian IDI 2019 merupakan cerminan dari dinamika politik nasional yang kondusif.

“Mengingat 2019 kemarin merupakan tahun politik. Kemenko Polhukam berpandangan bahwa capaian ini merupakan sinyal positif untuk pemerintah agar semakin memperkuat stabilitas politik dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini dalam tekanan berat karena pandemi covid-19,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Sri Budi Eka Wardhani menyebutkan IDI 2019 yang diluncurkan BPS merupakan realitas yang terjadi pada 2019. Selama periode tersebut, situasi politik Indonesia begitu terpolarisasi akibat pilpres. “Bahkan untuk beberapa aspek, kondisi tersebut masih terjadi hingga saat ini,” katanya. (Che/P-3)