Saat Pilkada, Kemenkominfo Pastikan Jaga Ruang Digital dari Hoaks

MENJELANG pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menekankan kembali upaya Pemerintah untuk menjaga ruang digital agar sehat. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak seluruh warga Indonesia waspada atas hoaks dengan selalu melakukan cek dan ricek informasi yang diterima.

“Ujiannya kapan? Pilkada dan Covid-19. Hoaks demikian pula hebatnya, hoaks itu sudah hidup sebelum, selama, dan setelah Covid-19. Karena ini terkait bagaimana merubah mindset, perilaku dan cara berpikir masyarakat,” jelasnya ketika menjadi pembicara dalam program Prime Talk, dari Studio 1 Metro TV, Jakarta, Jumat (24/07/2020).

Menteri Kominfo menuturkan, jika menemukan judul berita yang menarik, maka pembaca diharapkan untuk membaca isinya secara keselurahan.

“Too good to be true, jangan mudah percaya berita karena kemungkinan salahnya besar/belum tentu benar, dan too bad to be true. Kedua-duanya sama, dicek dulu dengan baik dan yang paling penting jangan terpengaruh dengan judul (clickbait) karena cederung judulnya berbeda dari isi beritanya dan kita mampu,” urainya.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menuturkan, Kementerian Kominfo akan melakukan fungsi-fungsinya sesuai dengan UU ITE dalam mengawasi ruang digital.

“Satu, komunikasinya dari sisi literasi. Yang kedua, proses take down dikeluarkan, dibersihkannya, dikasih informasi tentang mana hoaks dan yang bukan tapi itu persuasif,” ungkapnya.

Menteri  Kominfo menegaskan pihaknya juga akan bekerja sama dengan lembaga hukum yaitu Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi penyebar dan pembuat hoaks.

Jika ada yang berani mencoba bermain-main menyebarkan hoaks, apalagi dilakukan dengan sengaja, Menteri Johnny juga meyakini bahwa Bareskrim Polri akan bekerja secara sungguh-sungguh guna menegakkan hukum dan Kominfo mendukungnya dengan menyerahkan dokumen beserta bukti-bukti terkait.

“Mengenai hoaks Covid-19 saja sudah 104 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, 17 diantaranya sudah ditahan oleh Polri,” tandasnya.  

Atasi Tiga Tantangan

Pemerintah telah menyiapkan tiga upaya guna menjawab tantangan dalam melaksanakan dan menjaga sirkulasi demokrasi berjalan secara sehat.

“Yang pertama Pilkada itu at the point of no return. Kita harus laksanakan itu untuk kepentingan daerah juga karena mereka nanti mempunyai pemimpin yang legitimate,” ujarnya. 

Menurut Menteri Johnny, langkah itu dilakukan agar daerah memiliki pemimpin yang bisa memerintah dengan kekuatan legalitas formal yang cukup, yang memungkinkan melahirkan kembali ekonomi Indonesia dari tekanan pada saat ini. 

Menteri Kominfo melanjutkan, untuk tantangan kedua maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat agar soliditas dan satuan di daerah semakin kuat.

“Bangsa Indonesia adalah negara yang dikenal paling hebat menghadapi tantangan. Kesadaran tantangan itu bisa kita hadapi, kita lawan, dan kita sukses dengan cara satu rumusnya yakni partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Mengenai tantangan yang ketiga menurut Menteri Johnny adalah bagaimana mengemas komunikasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang masif, bahasa yang dapat dipahami langsung, dan dipercaya oleh masyarakat.

“Pada saat kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, maka sirkulasi demokrasi akan bisa kita lakukan dengan baik. Tiga tantangan ini menjadi peluang Indonesia untuk melakukan soliditas nasional untuk menghadapi tantangan itu secara bersama-sama,” paparnya. (OL-09)