Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN diharapkan makin profesional dan adil dalam mengawal proses hukum di Indonesia. Mereka dituntut menegakkan keadilan, kebenaran, dan memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
Demikian antara lain pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-60, kemarin. Pesan itu diunggah di akun Youtube milik Wakil Presiden RI. “Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mengukuhkan tekad dan semangat dalam mewujudkan keselarasan di antara nilai keadilan, kebenaran, dan kepastian melalui penegakan hukum tanpa kecuali,” tegas Wapres.
Ma’ruf Amin juga meminta semua jajaran kejaksaan untuk mengevaluasi seluruh kinerja mereka dan menjadikan momen peringatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki citra institusi penegak hukum.
Wapres pun menyampaikan ucapan selamat atas pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang diperuntukkan khusus menangani perkara militer.
Kejaksaan pun diminta terus menggelorakan semangat untuk bergerak dan berkarya bagi bangsa Indonesia.
Dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-60, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berpesan kepada seluruh jajarannya untuk merapatkan barisan agar menjadi institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat.
Catatan kritis diberikan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk kejaksaan. Lembaga swadaya masyarakat itu memandang peran jaksa sejauh ini seperti sekadar meneruskan berkas perkara yang dibuat penyidik untuk disidangkan di pengadilan. Kejaksaan tidak betul-betul berperan secara substansial dalam menentukan arah perkembangan perkara.
Dalam hal penuntutan terhadap pengguna narkotika, misalnya, jaksa penuntut umum seharusnya yang bisa menyelamatkan pengguna narkotika untuk tidak dikirim ke penjara. “Hal ini adalah pengejawantahan dari tugas penting jaksa menilai tercapainya tujuan pemidanaan. Untuk kasus narkotika, khususnya pengguna, jelas penjara bukanlah tempat yang tepat,” sebut ICJR dalam keterangannya, kemarin. (Ant/Che/Rif/P-2)
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved