Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN diharapkan makin profesional dan adil dalam mengawal proses hukum di Indonesia. Mereka dituntut menegakkan keadilan, kebenaran, dan memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
Demikian antara lain pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-60, kemarin. Pesan itu diunggah di akun Youtube milik Wakil Presiden RI. “Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mengukuhkan tekad dan semangat dalam mewujudkan keselarasan di antara nilai keadilan, kebenaran, dan kepastian melalui penegakan hukum tanpa kecuali,” tegas Wapres.
Ma’ruf Amin juga meminta semua jajaran kejaksaan untuk mengevaluasi seluruh kinerja mereka dan menjadikan momen peringatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki citra institusi penegak hukum.
Wapres pun menyampaikan ucapan selamat atas pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang diperuntukkan khusus menangani perkara militer.
Kejaksaan pun diminta terus menggelorakan semangat untuk bergerak dan berkarya bagi bangsa Indonesia.
Dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-60, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berpesan kepada seluruh jajarannya untuk merapatkan barisan agar menjadi institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat.
Catatan kritis diberikan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk kejaksaan. Lembaga swadaya masyarakat itu memandang peran jaksa sejauh ini seperti sekadar meneruskan berkas perkara yang dibuat penyidik untuk disidangkan di pengadilan. Kejaksaan tidak betul-betul berperan secara substansial dalam menentukan arah perkembangan perkara.
Dalam hal penuntutan terhadap pengguna narkotika, misalnya, jaksa penuntut umum seharusnya yang bisa menyelamatkan pengguna narkotika untuk tidak dikirim ke penjara. “Hal ini adalah pengejawantahan dari tugas penting jaksa menilai tercapainya tujuan pemidanaan. Untuk kasus narkotika, khususnya pengguna, jelas penjara bukanlah tempat yang tepat,” sebut ICJR dalam keterangannya, kemarin. (Ant/Che/Rif/P-2)
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved