Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai beredarnya foto Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dan pengacara Joko Tjandra Anita Kolopaking perlu dipertanyakan dari segi etik. Menurutnya, perlu ada pengusutan etik terkait hal tersebut baik dari MA maupun organisasi profesi advokat.
"Mengenai foto pertemuan pengacara Joko Tjandra dengan Ketua MA, memang tidak membuktikan apa-apa dalam kaitannya dengan perkara, tetapi benar secara etika perlu dipertanyakan kehadiran pengacara di saat itu," ungkap Abdul Fickar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/7).
Abdul Fickar mengatakan baik pihak MA maupun organisasi advokat perlu responsif untuk memeriksa soal foto serta pertemuan di acara silaturahmi Idul Fitri tersebut. Masing-masing institusi melalui dewan etiknya bisa proaktif memanggil pihak-pihak dalam foto tersebut. Langkah proaktif itu seperti yang dilakukan Polri dalam mengusut secara internal pihak-pihak yang diduga membantu Joko Tjandra yang kerap dijuluki 'Joker' tersebut.
"Ini yang harus kita waspadai dan jaga agar Ketua MA tidak tergelincir menjadi bagian dari kesepakatan jahat membebaskan buronan. Mafia peradilan terjadi karena perkawinan antara kemahiran melobi dengan kelemahan aparat negara atau penegak hukum," ucapnya.
Secara terpisah, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan pertemuan tersebut merupakan silaturahmi biasa dan tidak membicarakan apapun terkait perkara. Ia juga membantah tudingan adanya kedekatan Ketua MA dengan buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Tjandra.
"Ibu Anita datang bersama-sama dengan tamu lainnya silaturrahmi Lebaran, masa bicara perkara," ucap Andi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/7).
Ia menjelaskan foto Ketua MA dan pengacara Joko Tjandra itu diambil saat perayaan Idul Fitri beberapa waktu lalu. Saat itu, tutur Andi, lantaran tamu-tamu lain meminta Ketua MA untuk berfoto, Anita Kolopaking dan suaminya juga turut ikut berfoto bersama.
"Yang berfoto kan kuasa hukum Joko Tjandra dengan Pak Syarifuddin. Tidak bisa lantas ditarik kesimpulan adanya kedekatan Djoko Tjandra dengan Pak Syarifuddin," ujar Andi.(OL-4)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved