Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana sekitar Rp36,5 miliar sebagai bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di tengah konflik Palestina-Israel yang diperburuk dengan situasi pandemi covid-19 saat ini, demikian menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Dana tersebut disalurkan kepada Pemerintah Palestina dan badan PBB urusan pengungsi Palestina, UNRWA, masing-masing sebesar US$ 1 juta (setara Rp14,6 miliar) serta Palang Merah Internasional, ICRC, sebesar US$500 ribu (setara Rp7,3 miliar).
"Indonesia tidak saja terus memberikan dukungan politik terhadap Palestina, namun juga dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain, termasuk pemberian pengembangan kapasitas," kata Retno dalam webinar tentang aneksasi Israel terhadap Palestina yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (16/7).
Untuk program pengembangan kapasitas sendiri, dalam kurun waktu satu dekade lebih, Indonesia memberikan lebih dari US$8 juta (sekitar Rp117 miliar) yang mencakup 170 jenis pelatihan bagi 2.000 lebih warga Palestina.
"Terkait kemandirian ekonomi, Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak sebesar 0% bagi dua produk unggulan Palestina, yaitu kurma dan buah zaitun," ujar Retno.
"Intinya, we walk the talk (kita bersuara dan juga melakukan aksi nyata, red)," kata dia menambahkan.
Sementara itu, terkait rencana pencaplokan Israel terhadap tanah Palestina di Tepi Barat--yang kini mengalami penundaan secara formal, DPR RI dalam kolaborasi dengan pemerintah telah mengupayakan penggalangan suara parlemen dunia untuk menentang rencana aneksasi tersebut.
"Pernyataan Bersama Menentang Aneksasi Israel dikirim kepada para anggota parlemen di seluruh dunia dan berhasil mengumpulkan 232 tanda tangan anggota parlemen dari 34 negara," tutur Retno.
Suara yang terkumpul itu rencananya akan disampaikan dalam berbagai forum antarparlemen global dan regional.
Tidak hanya oleh pemerintah, langkah menentang rencana aneksasi Israel juga disampaikan oleh MUI sebagai lembaga cendekiawan Muslim, melalui Resolusi MUI tentang Sikap Imperialistik Israel terhadap Palestina.
"Mengutuk keras aneksasi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina, yang justru akan memicu konflik berkepanjangan dan ketidakamanan global," demikian bunyi salah satu poin resolusi tersebut. (OL-12)
Jumlah warga yang terdampak akibat konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus meningkat tajam. Hingga Minggu (27/7), lebih dari 200.000 orang terpaksa mengungsi
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memaksa 130.000 orang mengungsi
Banjir setinggi hingga satu meter melanda 23 desa di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak Senin malam (7/7), akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai.
Kementerian Sosial memastikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa terpenuhi.
Petugas terus berjaga dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan para pengungsi.
BPBD DKI mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved