Jumat 10 Juli 2020, 16:40 WIB

Realisasi Pencairan Dana Pilkada Baru 59%

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Realisasi Pencairan Dana Pilkada Baru 59%

Dok. Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak di Jayapura, Papua, Jumat (10/7).

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun tangan langsung ke daerah guna memastikan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 cepat dicairkan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pemerintah daerah, imbuhnya, diminta mentransfer 100% anggaran itu sebelum 15 Juli 2020. Tujuannya agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapan pilkada yang tersisa dengan lancar.

Berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melalui hasil Koordinasi bersama KPU RI & Bawaslu RI, serta Laporan Pemda, per 9 Juli 2020, pukul 23.59 WIB, total anggaran sementara pendanaan dan pencairan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebesar Rp15.042.158.510.972 dan Realisasi sebesar Rp 9.007.069.430.923 atau 59,88%. serta Sisa Pencairan sebesar Rp 6.035.089.080.049 atau 40,12%.

“Anggaran ini segera dicairkan agar KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada ini gerakannya maksimal, oleh karena itu anggaran biaya ini harus segera dipenuhi,” ujar Mendagri melalui siaran pers di Jakarta, pada Jumat (10/7).

Baca juga : Mendagri Akui Pencairan Dana Pilkada Di Papua Belum Maksimal

Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, ujarnya, daerah yang telah menyalurkan/transfer 100% atau di bawah 100% ke penyelenggara dan pengamanan, sebanyak 98 Daerah yang telah transfer 100% ke KPUD, yakni 3 Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat; dan 95 Kabupaten/Kota. Sementara sebanyak 172 daerah yang belum transfer 100% ke KPUD, yakni 6 Provinsi dan 166 Kabupaten/Kota.

Lalu, sebanyak 102 daerah yang telah transfer 100% ke Bawaslu, yakni 4 Provinsi: Sumbar, Jambi, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah; dan 98 Kabupaten/Kota. Sementara sebanyak 168 daerah yang belum transfer 100% ke Bawaslu, yakni 5 Provinsi dan 163 Kabupaten/Kota.

Selain itu, sebanyak 29 Daerah yang telah transfer 100% ke aparat keamanan yakni 2 Provinsi Jambi dan Kalimatan Tengah dan 27 Kabupaten/Kota. Sementara, sebanyak 241 daerah yang belum transfer 100% ke Bawaslu, yakni 7 Provinsi dan 234 Kabupaten/Kota. (P-5)

Baca Juga

MI/M IRFAN

KPK Duga Penerima Suap Kasus Korupsi Bansos Masih Banyak

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 06:51 WIB
Lembaga Antikorupsi itu mendalami cara Harry mendapatkan proyek dalam kasus...
MI/ADAM DWI

Saksi Kasus Korupsi di Indramayu Diintimidasi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 06:29 WIB
Anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus...
Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya