Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PENAMBAHAN kasus positif harian covid-19, kemarin, mencapai rekor tertinggi sejak diumumkan pertama kali awal Maret lalu. Pemerintah
daerah dengan kasus covid-19 tinggi diminta memperketat kembali status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Perlu saya ingatkan, ini sudah lampu merah lagi. Hari ini (kemarin) secara nasional kasus positif ini tinggi sekali, 2.657,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kalimantan Tengah, kemarin. Presiden pun meminta seluruh pihak kembali bersiaga.
Presiden menegaskan bahwa sebaran covid-19 sangat bergantung pada penanganan pemerintah daerah masing-masing. Daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan kasus positif tinggi harus benar-benar mengambil aksi serius untuk mengendalikan. Sebaliknya daerah dengan kasus positif rendah tidak berarti bisa bersantai-santai dan meremehkan keadaan.
“Kalau angka yang kecil tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak bekerja bersama-sama menyelesaikan, hati-hati angka yang kecil tadi bisa bertambah banyak. Jangan dianggap enteng,” cetus Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah memperketat kembali PSBB di zona-zona berkasus covid-19 tinggi.
“Pak Presiden mengatakan boleh ada pelonggaran, tetapi begitu ada kasus, langsung segera dikunci. Segera diketatkan kembali. Ini pentingnya kepemimpinan, manajemen krisis yang harus diterapkan para pemimpin di daerah,” ujar Doni.
Sebelumnya diumumkan bahwa kemarin (Kamis, 7/9) terjadi rekor pertumbuhan kasus positif tertinggi yakni mencapai 2.657 orang. Doni menjelaskan sebagian besar kasus itu berasal dari klaster penyebaran di salah satu pusat pendidikan TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat.
Dua pekan
Ahli epidemiologi Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, mengatakan dinamika perubahan zonasi yang terjadi dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya penanganan wabah di daerah masing-masing.
Dewi menambahkan Gugus Tugas Nasional memberikan tenggat dua pekan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja jika terjadi perubahan zonasi wilayahnya ke arah yang lebih besar risiko terpapar covid-19. Jika itu terjadi, sektor tersebut (selain sektor esensial) harus ditutup.
Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi kemarin melaporkan, dengan penambahan kasus per Kamis (9/7) sebanyak 2.657 orang, maka secara kumulatif, jumlah pasien terkonfirmasi positif covid-19 telah mencapai 70.736 orang. Dari jumlah itu, 32.651 pasien dinyatakan sembuh dan 3.417 meninggal.
Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Tri Yunis Miko menjelaskan penambahan kasus positif kemarin karena bertambahnya pemeriksaan spesimen. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan agar disiplin mejalankan protokol kesehatan di masa pandemi harus menjadi kebiasaan baru di tengah masyarakat.
“Tidak peduli kita tinggal di zona hijau, kuning, atau bahkan hitam, kita harus menjalankan protokol penanggulangan covid-19 dengan disiplin. Jadikan cuci tangan, menge nakan masker, dan menjaga jarak kebiasaan baru,” kata Lestari, kemarin. (Fer/Ins/X-6)
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved