Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak segenap organisasi kemasyarakatan (ormas) mencegah ideologi selain Pancasila menguasai ruang publik.
"Jika mereka sampai dominan di ruang publik, saya khawatir anak-anak muda kita nanti akan memilih itu ketimbang ideologi Pancasila yang juga merupakan dasar negara kita," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat (3/7).
Boy Rafli mengemukakan hal itu pada Talk Show bertajuk 'Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam Rangka Membangun Kesiapsiagaan Nasional' di Kantor BNPT, Jakarta.
Menurut Kepala BNPT, saat ini kelompok radikal teroris sudah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menyebarkan paham mereka kepada masyarakat luas.
"Mereka juga memanfaatkan channel dari media sosial dan dalam hal tertentu, bahkan mereka sangat senang ketika media mainstream memuat berita yang memberikan panggung kepada mereka," ujar Boy Rafli.
Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila K.P.H. Japto Soelistyo Soerjosoemarno mengatakan bahwa masalah radikalisme dan terorisme tidak bisa hanya diselesaikan oleh BNPT.
"Menteri, gubernur, bupati, dan wali kota juga harus ikut bertanggung jawab. Maka, para kepala daerah itu harus komunikasi dengan warganya, diajak ngobrol," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo memandang perlu pendekatan khusus untuk mencegah generasi muda terpapar paham radikal terorisme tersebut.
"Karena anak muda saat ini menggandrungi gadget (gawai) dan media sosial, perlu ditekankan melalui media yang sama bahwa Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi Pancasila, kebinekaan yang saling menghargai, dan toleransi yang tinggi," kata Bambang yang juga Ketua MPR RI itu.
Talk show tersebut dihadiri para pejabat BNPT, yakni Deputi I (Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II (Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Budiono Sandi, dan Deputi III (Bidang Kerja Sama Intenasional Andika Chrisnayudanto). (Antara/OL-09)
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved