Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak segenap organisasi kemasyarakatan (ormas) mencegah ideologi selain Pancasila menguasai ruang publik.
"Jika mereka sampai dominan di ruang publik, saya khawatir anak-anak muda kita nanti akan memilih itu ketimbang ideologi Pancasila yang juga merupakan dasar negara kita," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat (3/7).
Boy Rafli mengemukakan hal itu pada Talk Show bertajuk 'Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam Rangka Membangun Kesiapsiagaan Nasional' di Kantor BNPT, Jakarta.
Menurut Kepala BNPT, saat ini kelompok radikal teroris sudah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menyebarkan paham mereka kepada masyarakat luas.
"Mereka juga memanfaatkan channel dari media sosial dan dalam hal tertentu, bahkan mereka sangat senang ketika media mainstream memuat berita yang memberikan panggung kepada mereka," ujar Boy Rafli.
Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila K.P.H. Japto Soelistyo Soerjosoemarno mengatakan bahwa masalah radikalisme dan terorisme tidak bisa hanya diselesaikan oleh BNPT.
"Menteri, gubernur, bupati, dan wali kota juga harus ikut bertanggung jawab. Maka, para kepala daerah itu harus komunikasi dengan warganya, diajak ngobrol," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo memandang perlu pendekatan khusus untuk mencegah generasi muda terpapar paham radikal terorisme tersebut.
"Karena anak muda saat ini menggandrungi gadget (gawai) dan media sosial, perlu ditekankan melalui media yang sama bahwa Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi Pancasila, kebinekaan yang saling menghargai, dan toleransi yang tinggi," kata Bambang yang juga Ketua MPR RI itu.
Talk show tersebut dihadiri para pejabat BNPT, yakni Deputi I (Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II (Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Budiono Sandi, dan Deputi III (Bidang Kerja Sama Intenasional Andika Chrisnayudanto). (Antara/OL-09)
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Narasi tandingan tentang nasionalisme dan kebhinekaan masih disajikan secara monoton. “Anak-anak tidak bisa menerima narasi kebangsaan yang membosankan
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat di 4 titik Desa Siap Siaga Kecamatan Jamblang.
BNPT bersama FKPT Provinsi Bali menyelenggarakan Lomba Gelar Budaya bertajuk Suara Damai Nusantara (SUDARA) guna memperkuat ketahanan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA/sederajat
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved