Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa Initial Public Offering (IPO), yakni proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek untuk yang pertama kalinya yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), adalah suatu keniscayaan yang apabila perusahaan pelat merah tersebut ingin menjadi perusahaan yang bertaraf internasional.
"Buat saya, IPO adalah sebuah keniscayaan, yakni sesuatu yang mau atau tidak pasti akan terjadi. Sebab, kalau Pertamina ingin menjadi world class players, itu tidak akan mungkin dengan dana sendiri. Apalagi dengan kebutuhannya yang begitu besar, seperti yang disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina yakni sebesar 133 miliar dollar AS," ucap Eddy saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut politikus Fraksi PAN ini, IPO itu harus terjadi, meskipun kapan waktunya nanti. Eddy mengatakan, bagaimanapun juga pemegang saham tidak akan mungkin injeksi modalnya secara terus menerus kepada Pertamina.
"IPO ini sejak dahulu telah menjadi wacana, tetapi karena pergantian dari Direksi Pertamina itu relatif cepat, maka hal ini berubah lagi. Sehingga akhirnya rencana yang sudah dijalankan cukup panjang itu akhirnya batal, berubah bentuk dan format namun tujuannya tetap IPO, tetapi tidak pernah terealisasi," ungkap legislator Fraksi PAN itu.
Ia berpendapat, Komisi VII DPR RI perlu diyakinkan bahwa kebutuhan dana Pertamina nantinya bisa dipenuhi melalui IPO.
"IPO adalah salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan. Kita perlu kepastian terhadap hal itu. Ini merupakan alternatif yang perlu ditempuh. Tetapi IPO ini pasti juga akan menyisakan pertanyaan terkait bagaimana Pertamina kedepannya. Sejak restrukturisasi ini diumumkan, Pertamina jadi apa sekarang," ujarnya. (OL-09)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved