Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa Initial Public Offering (IPO), yakni proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek untuk yang pertama kalinya yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), adalah suatu keniscayaan yang apabila perusahaan pelat merah tersebut ingin menjadi perusahaan yang bertaraf internasional.
"Buat saya, IPO adalah sebuah keniscayaan, yakni sesuatu yang mau atau tidak pasti akan terjadi. Sebab, kalau Pertamina ingin menjadi world class players, itu tidak akan mungkin dengan dana sendiri. Apalagi dengan kebutuhannya yang begitu besar, seperti yang disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina yakni sebesar 133 miliar dollar AS," ucap Eddy saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut politikus Fraksi PAN ini, IPO itu harus terjadi, meskipun kapan waktunya nanti. Eddy mengatakan, bagaimanapun juga pemegang saham tidak akan mungkin injeksi modalnya secara terus menerus kepada Pertamina.
"IPO ini sejak dahulu telah menjadi wacana, tetapi karena pergantian dari Direksi Pertamina itu relatif cepat, maka hal ini berubah lagi. Sehingga akhirnya rencana yang sudah dijalankan cukup panjang itu akhirnya batal, berubah bentuk dan format namun tujuannya tetap IPO, tetapi tidak pernah terealisasi," ungkap legislator Fraksi PAN itu.
Ia berpendapat, Komisi VII DPR RI perlu diyakinkan bahwa kebutuhan dana Pertamina nantinya bisa dipenuhi melalui IPO.
"IPO adalah salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan. Kita perlu kepastian terhadap hal itu. Ini merupakan alternatif yang perlu ditempuh. Tetapi IPO ini pasti juga akan menyisakan pertanyaan terkait bagaimana Pertamina kedepannya. Sejak restrukturisasi ini diumumkan, Pertamina jadi apa sekarang," ujarnya. (OL-09)
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan reformasi struktural BPI Danantara menjadi penggerak penting bagi penguatan ekonomi nasional.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved