Pemerintah Kaji Pembentukan Posisi JAM Pidana Militer

WACANA pengembangan dan penguatan sejumlah lembaga kembali mencuat. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Dalam raker tersebut, Tjahjo mengungkapkan tengah mengkaji rencana pengadaan deputi intelijen yang mengurusi masalah kesehatan di Badan Intelijen Negara (BIN). Selain di BIN, lanjutnya, pengembangan dan penguatan juga akan dilakukan di Kejaksaan Agung yakni untuk pembentukan jaksa agung muda pidana militer.

"Pengembangan BIN ada deputi intelijen yang mengurusi kesehatan, Dephan juga ingin ada fakultas kedokteran di Unhan," ungkap Tjahjo.

Baca juga: Bawaslu Petakan Empat Kerawanan Pilkada 2020

Selain ketiga lembaga yang sudah disebutkan tersebut, Tjahjo juga menjelaskan bahwa sebanyak 13 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ingin berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Politikus PDIP mengaku terus berkomunikasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar aturan-aturan yang ada memungkinkan penyembangan tersebut.

"Kami sudah terus komunikasi dengan Kemenag supaya aturan-aturan Kemenag bisa memungkinkan sisa 13 IAIN itu menjadi UIN," katanya.

Pengembangan lain, kata Tjahjo, dilakukan di tubuh Polri di mana jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri dan Komandan Korps Brigadir Mobil (Dankor Brimob) diduduki perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal (komjen).

Menurut Tjahjo, pengembangan di tubuh Polri ini membuat pihaknya juga harus melakukan peningkatan di lingkup TNI agar tidak timbul kecemburuan.

"TNI harus sama, Marinirnya juga sama, harus bintang bintang tiga supaya tidak menimbulkan kecemburuan," kata Tjahjo. (OL-4)