Perpanjangan PSBB Diserahkan ke Daerah

MESKI pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya menunjukkan angka penyebaran virus korona (covid-19) di daerah Surabaya Raya masih tinggi, ketiga daerah di wilayah itu bersikeras tidak ingin melanjutkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Terkait permintaan tiga daerah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyerahkan kebijakan itu ke daerah masing-masing.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tidak intervensi lagi terkait perpanjangan PSBB di tiga daerah di Surabaya Raya. Keputusan diperpanjang atau tidak diserahkan sepenuhnya ke daerah masing-masing,” kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahyono di Surabaya, kemarin.

PSBB Surabaya Raya tahap ketiga ber akhir kemarin, namun dalam rapat evaluasi pelaksanaan perpanjangan PSBB Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi, pada Minggu (7/6) malam, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak hadir.

“Arahan Gubernur, dalam rapat nanti setiap kepala daerah sudah harus membawa peraturan wali kota atau bupati sebagai dasar langkah apakah PSBB itu dilanjutkan atau tidak. Masih akan dibawa lagi dalam rapat dengan Gubernur Jatim Khofi fah Indar Parawansa,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo mengusulkan menggantikan PSBB dengan penerapan The New Normal Life. Hal itu disampaikan setiap perwakilan daerah di hadapan Koordinator PSBB.

Dalam rapat itu, peserta juga mendengarkan hasil kajian Pakar Epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Surabaya, Dr Windhu Purnomo.

“Angka penyebaran masih belum sesuai harapan. Meski angkanya cenderung menurun dari sebelum-sebelumnya, karena angkanya masih belum di bawah standar 1, rekomendasi saya tetap adanya pengetatan pemberlakuan protokol kesehatan,” ujar Windhu.

Tergantung kesiapan daerah

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pembukaan daerah menuju masyarakat produktif dan aman covid-19 tergantung kesiapan daerah dan dukungan masyarakat, serta diserahkan sepenuhnya kepada otoritas setempat.

“Untuk itu saya mengingatkan agar bupati dan wali kota selaku ketua gugus tugas kabupaten/ kota selalu bermusyawarah melalui forum komunikasi pimpinan daerah dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat termasuk IDI di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan DPRD,” kata Doni dalam keterangan virtual di Gedung BNPB Jakarta.

Selain itu, Doni meminta para bupati dan wali kota agar selalu melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

“Jangan sampai karena kelengahan kita, kerja keras yang kita lakukan hampir 3 bulan ini menjadi sia-sia,” jelasnya.

Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto mengatakan terdapat 847 kasus baru konfirmasi positif covid-19, sehingga total menjadi 32.033 orang. “Kesembuhan hari ini dilaporkan ada 460 orang sehingga total menjadi 10.904 orang, sedangkan yang meninggal 32 orang sehingga totalnya jadi 1.883 orang,” ujarnya. (Fer/HS/X-7)