Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan daerah yang sudah selesai melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bertahap, dapat mengizinkan instansi pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN) untuk memulai bekerja.
Namun, keputusan ASN bekerja dari rumah atau di kantor akan diserahkan kepada masing-masing pimpinan lembaga. "Saya kira kita serahkan kepada kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semua harus bekerja baik pada fungsi pelayanan publik," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (4/6).
Baca juga: Sambut New Normal, Kepala Bappenas: Bukan Hal Rumit
Dengan berlakunya sistem tatanan kerja baru, ASN harus menerapkan protokol pencegahan covid-19, seperti memakai masker, jaga jarak, hingga mengurangi acara yang melibatkan banyak orang. Meski penerapan kenormalan baru (new normal) segera diberlakukan, Tjahjo meminta ASN tetap mengoptimalkan pelayanan public.
Selain itu, kinerja dari seluruh ASN yang berada di bawah pengawasan pimpinan lembaga dan kepala daerah, harus diawasi dengan baik. "Jadi, pengertian new normal ini adalah tetap kerja. Tapi, ada aturan-aturan yang kami sampaikan, mengikuti arahan dari gugus tugas dan arahan protokol kesehatan," tegasnya.
Tjahjo menekankan agar layanan ASN tetap terjaga, dengan mengikutui aturan yang sudah ditetapkan. Sistem kerja, lanjut dia, akan lebih fleksibel. Mulai dari pengaturan jam kerja yang harus dipertimbangan dengan baik, serta mengoptimalkan infrasruktur.(OL-11)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved