Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Rektor UNJ Terlibat Skandal THR ke Pejabat Kemendikbud

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
23/5/2020 15:05
Rektor UNJ Terlibat Skandal THR ke Pejabat Kemendikbud
ILustrasi pemberian suap/upeti ke pejabat negara.(Dok MI)

POLDA Metro Jaya (PMJ) mendapatkan pelimpahan kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan OTT bersama Kemendikbud berupa dugaan adanya korupsi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Rektor UNJ berinisial K diduga terlibat dalam tindak korupsi karena disinyalir memberikan THR kepada salah satu pegawai Kemendikbud. Pasalnya, K diduga memerintahkan stafnya untuk setor THR ke Pejabat Kemendikbud sebanyal Rp55 juta.

Kabid Humas PMJ, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.

“Sampai dengan saat ini memang perkara tersebut masih didalami oleh penyidik krimsus PMJ,” ujar Yusri, Sabtu (23/5).

Memang, sebelumnya kasus tersebut dilimpahkan oleh KPK kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan ke PMJ.

Yusri menjelaskan, K diduga memerintahan Kabag Kepegawaian UNJ, DAN, untuk mengumpulkan uang THR dari lingkup staf UNJ. Rencananya, kumpulan dana THR tersebut akan diberikan kepada pegawai Kemendikbud.

Dana THR berjumlah Rp55 juta pun diberikan untuk pegawai Kemendikbud yang diduga telah membantu proses kenaikan jabatan beberapa dosen di UNJ.

“Saudara K memerintahkan penyerahannya kepada pegawai Kemendikbud untuk hari Rabu tanggal 20 Mei 2020,” tuturnya.

Yusri menambahkan bahwa penyerahan uang yang dimaksud mengutamakan kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Dikti sedangkan pegawai yang lainnya disesuaikan dengan ketersediaan uang.

PMJ telah menetapkan DAN sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian THR. Sementara 11 orang dari kedua instansi terkait menjadi saksi dan dipulangkan dengan status wajib lapor.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-13)

Baca Juga: KPK OTT Pejabat UNJ, Diduga Beri THR ke Pejabat Kemendikbud



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya