Tiga Indikator untuk Pelonggaran PSBB

PEMERINTAH tengah menggodok protokol kehidupan new normal di tengah pandemi korona. Ada tiga indikator untuk menuju new normal yang ditetapkan bagi daerah sebagai syarat merelaksasi pem batasan sosial berskala besar (PSBB). Indikator pertama ialah penularan yang menurun selama 14 hari berturut berdasarkan basic reproductive number (R0).

“Dengan tiga indikator kita akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak. WHO mensyaratkan R0-nya setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari posisinya di bawah angka 1, maka daerah itu siap dinyatakan untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut perhitungan Bappenas, imbuh Suharso, tingkat R0 atau daya tular virus korona secara nasional pada angka 2,5. Itu artinya satu orang yang terinfeksi berpotensi menyebarkan virus ke 2-3 orang.

Bappenas pun kini tengah menyiapkan dashboard untuk memantau tingkat R0 per provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, diketahui daerah-daerah mana saja yang bisa mengurangi PSBB dan yang mengetatkan pembatasan.

Indikator kedua ialah sistem kesehatan yang terukur. Hal ini dilihat dari seberapa tinggi kapasitas sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan pasien covid-19.

Menurut Suharso, indikator ini mensyaratkan jumlah kasus baru harus lebih kecil atau 60% dari kapasitas pelayanan rumah sakit. “Pasien baru (covid-19) yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari harus di bawah 60% sesuai kapasitas. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur yang bisa dipakai apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB,” jelas Suharso.

Adapun indikator ketiga ialah surveillance dengan target pengujian secara masif. Suharso mengakui pengetesan di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Pengujian covid-19 di Indonesia baru mencapai 743 orang per satu juta penduduk.

“Kapasitas kita yang sekarang sudah naik menjadi 10 ribu-12 ribu (per hari). Maka diharapkan dalam satu bulan kedepan kita bisa mencapai angka 1.838 per satu juta penduduk,” ujar Suharso.

Tetap perketat

Sementara itu, Palang Merah Indonesia (PMI) menyarankan agar kebijakan PSBB terus dijalankan untuk menekan penyebaran virus korona. Pasalnya, PSBB dinilai terbukti berdampak pada perlambatan atau pengurangan kasus infeksi.

“Semua pihak perlu memperkuat appeal (desakan) kepada pemerintah untuk memperluas dan memperketat PSBB,” kata Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said melalui keterangannya, Rabu (20/5).

Menurutnya, keberlanjut an kebijakan PSBB penting untuk melandaikan kurva kasus covid-19. Masyarakat juga harus benar-benar menya dari sumber penyebaran virus ialah interaksi sosial secara langsung.

Sebab itu, pemba tasan aktivitas dan pengelolaan protokol kesehatan yang ketat amat di perlukan, berkaca dari negara- negara lain yang sigap menekan penyebaran wabah.

“PSBB memang sangat baik dilakukan untuk menekan jumlah penyebaran virus korona. Interaksi sosial antarmasyarakat memang harus benar-benar diawasi agar wabah covid-19 tak meluas,” imbuh Sudirman. (Des/Iam/P-5)