Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MASALAH pengangguran di Indonesia harus segera mendapatkan solusi tepat. Penegasan itu disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andi Rio yang menyatakan harus ada solusi dalam menangani dampak pandemi covid-19 di sektor tenaga kerja. Saat ini banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.
Ia mengutip catatan Bappenas, yang menyebutkan jika jumlah penganggur pada 2020 diprediksi akan bertambah 4,22 juta orang. Dalam APBN 2020, sebelumnya ditargetkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya berkisar 4,8-5 persen. Angka ini lebih rendah dari realisasi TPT pada 2019 yang mencapai 5,28 persen. Namun, lantaran adanya pandemi, Bappenas melakukan penyesuaian. Berdasarkan Outlook APBN 2020, TPT diperkirakan berada di level 7,8 hingga 8,5 persen.
"Bertambahnya jumlah pengangguran ini akan membuka potensi munculnya angka kemiskinan baru," ungkap Andi Rio.
Hingga Februari 2020, BPS juga mencatat jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 199.98 juta orang. Menurutnya jumlahnya naik sebesar 2,92 turun dibandingkan Februari 2019. Hal ini menandakan bahwa masyarakat pencari kerja masih tinggi sampai saat ini
Salah satu solusinya, lanjut Andi Rio adalah Program Kartu Prakerja yang kini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menurutnya program pemerintah ini merupakan implementasi dari sikap konstitusional dari pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, atas hak setiap warga negara akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
"Dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, maka perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja. Apalagi pada kondisi saat ini, Program Kartu Prakerja akan semakin bernilai," ucapnya.
baca juga: GP NasDem Dorong Pemerintah Terapkan Industri 4.0
Andi Rio juga berharap masyarakat tidak banyak berpolemik dalam menyikapi program ini. Terbukti program tersebut juga sudah berdaya guna untuk para peserta program tersebut. Bahkan diantaranya sudah muncul UMKM baru berkat pelatihan program ini.
"Program ini adalah bukti kehadiran negara atau pemerintah pada saat masyarakat membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19," pungkasnya. (OL-3)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Laporan ketenagakerjaan Biro pada hari Jumat melaporkan penambahan tenaga kerja hanya 73.000 di AS bulan Juli.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
WAKIL Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja khususnya untuk green job akan meningkat ke depannya.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved