Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MASALAH pengangguran di Indonesia harus segera mendapatkan solusi tepat. Penegasan itu disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andi Rio yang menyatakan harus ada solusi dalam menangani dampak pandemi covid-19 di sektor tenaga kerja. Saat ini banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.
Ia mengutip catatan Bappenas, yang menyebutkan jika jumlah penganggur pada 2020 diprediksi akan bertambah 4,22 juta orang. Dalam APBN 2020, sebelumnya ditargetkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya berkisar 4,8-5 persen. Angka ini lebih rendah dari realisasi TPT pada 2019 yang mencapai 5,28 persen. Namun, lantaran adanya pandemi, Bappenas melakukan penyesuaian. Berdasarkan Outlook APBN 2020, TPT diperkirakan berada di level 7,8 hingga 8,5 persen.
"Bertambahnya jumlah pengangguran ini akan membuka potensi munculnya angka kemiskinan baru," ungkap Andi Rio.
Hingga Februari 2020, BPS juga mencatat jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 199.98 juta orang. Menurutnya jumlahnya naik sebesar 2,92 turun dibandingkan Februari 2019. Hal ini menandakan bahwa masyarakat pencari kerja masih tinggi sampai saat ini
Salah satu solusinya, lanjut Andi Rio adalah Program Kartu Prakerja yang kini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menurutnya program pemerintah ini merupakan implementasi dari sikap konstitusional dari pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, atas hak setiap warga negara akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
"Dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, maka perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja. Apalagi pada kondisi saat ini, Program Kartu Prakerja akan semakin bernilai," ucapnya.
baca juga: GP NasDem Dorong Pemerintah Terapkan Industri 4.0
Andi Rio juga berharap masyarakat tidak banyak berpolemik dalam menyikapi program ini. Terbukti program tersebut juga sudah berdaya guna untuk para peserta program tersebut. Bahkan diantaranya sudah muncul UMKM baru berkat pelatihan program ini.
"Program ini adalah bukti kehadiran negara atau pemerintah pada saat masyarakat membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19," pungkasnya. (OL-3)
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved