Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, meminta penyelenggara pemilu siap dengan segala situasi. Terutama dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkeadilan.
Dia menekankan lima kualitas Pilkada 2020 yang harus dijaga pengawas pemilu di tengah pandemi covid-19. Optimisme pengawas pemilu diharapkan bisa memenuhi lima faktor pemilihan yang demokratis.
Baca juga: Presiden Teken Perppu, Pilkada Digelar Desember Tahun Ini
Pertama, peraturan atau dasar hukum yang dugunakan saat ini. Aturan saat pandemi covid-19 tidak sama dengan kondisi normal. Menurutnya, dasar hukum yang jelas adalah faktor utama pemilihan berkualitas.
"Harus jelas, dasar pemilihan sekarang kan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Maka harus ada penyesuaian aturan teknisnya," ujar Ratna dalam diskusi virtual, Rabu (13/5).
Baca juga: Alasan Selandia Baru tetap Laksanakan Pemilu September
Faktor kedua ialah pilkada berkualitas melalui penegakan hukum. Setelah ada aturan jelas, maka harus ditegakkan. Faktor ketiga, yaitu kepatuhan hukum. Menurutnya, masyarakat dan peserta tidak hanya patuh pada hukum pilkada, namun juga mematuhi aturan selama pandemi. Faktor anggaran mendukung juga menjamin kualitas pemilu.
Lebih lanjut, dia mengatakan faktor kelima pemilihan berkualitas adalah persepsi masyarakat. Ratna berpendapat cara pandang masyarakat saat pandemi sangat berpengaruh dari empat faktor sebelumnya. Pemilih yang sedang mengikuti arahan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) perlu diperhatikan.(OL-11)
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved