Dukung Pelonggaran PSBB, PDIP: Harus Ada Kajian Kesehatan

POLITIKUS PDIP yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak menyambut positif rencana pemerintah pusat yang saat ini tengah mengkaji pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Namun, ia menegaskan rencana itu harus didahului dengan kajian kesehatan terkait covid-19.

"Tentu kita mendukung apabila itu mau dilakukan tapi tentu saja pelonggaran harus berdasarkan kajian atau evaluasi covid-19. Apabila mau ada pelonggaran, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan harus diajak duduk satu meja juga," kata Jhony kepada Media Indonesia, Minggu (10/5).

Jhony menyebut prioritas ekonomi dan kesehatan bisa berjalan beriringan. Sehingga pelonggaran PSBB tetap masuk akal untuk dilakukan. Menurutnya pelonggaran PSBB bukan berarti membebaskan masyarakat untuk kembali berkerumun dan beraktivitas seperti biasa. Physical distancing tetap harus dilakukan meski kegiatan perekonimian kembali dibuka.

"Physical distancing tetap perlu diperhatikan. Semisal jika restoran mau dibuka kembali untuk layanan makan di tempat harus ada physical distancing antara tamu satu dengan yang lainnya, menggunakan masker, penyemprotan disinfektan dan sebagainya," papar anggota Komisi E itu.

Selama adanya pelonggaran, Pemprov DKI Jakarta juga tetap tidak boleh lengah dalam menyosialisasikan aturan protokol kesehatan PSBB kepada masyarakat. Sosialisasi bisa dilakukan dengan melibatkan RT, RW, dan kader PKK serta tenaga puskesmas.

"Jadi masyarakat juga tetap diingatkan terus, apabila tidak ada keperluan mendesak, tetap di rumah. Kalaupun harus keluar, pakai masker. Siapa masuk ke lingkungan itu harus diawasi. Fungsi puskesmas sebagai preventif juga harus dibangkitkan. Puskesmas itu kan dibangun pertama sekali untuk mengedepankan fungsi preventif, itu harus dimajukan," tegasnya.

baca juga: Gugus Tugas Apresiasi Kepatuhan Warga

Sebelumnya, pemerintah pusat sedang mengkaji relaksasi terhadap PSBB di Jakarta. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian bisa kembali berputar. Pembahasan itu sudah mengemuka saat dicetuskan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Selain itu, pembahasannya juga dilakukan oleh Kemenko Perekonimian yang dipimpin oleh Airlangga Hartanto. (OL-3)