Jumat 08 Mei 2020, 20:02 WIB

Ini Maksud Jaksa Agung, Sanksi Represif Bagi Pelanggar PSBB

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Ini Maksud Jaksa Agung, Sanksi Represif Bagi Pelanggar PSBB

Antara
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

PERLU ada tindakan tegas atau represif berupa sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu diusulkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Munardo agar pemberlakuan PSBB  di beberapa daerah dapat efektif.

"Masukan dari saya adalah tiga hari sosialisasi, tiga hari (berikutnya) preventif, tiga hari ke depannya di hari ketujuh adalah represif," tegas Burhanuddin melalui keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, pada Jumat (8/5).

Jaksa Agung menambahkan tindakan tegas perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan PSBB. Salah satunya terjadi di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat dianggap lebih galak terhadap petugas ketika diingatkan mengenai pembatasan fisik.

Baca juga :Selama PSBB, Saptol PP Berikan 3 ribu Teguran Tertulis

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya sanksi.

"Supaya apa? Agar teman-teman di lapangan tidak malu. Bayangin saja kemarin di Bogor lebih galak objek yang diperiksa dari pada pemeriksanya. Dan ini tidak sehat, seharusnya dilakukan penindakan-penindakan," tegas dia.

Jaksa Agung pun menyampaikan sanksi itu dapat berupa tilang tempiring atau pemberkasan di tempat yang ada batas waktunya sehingga tidak terlalu lama untuk disidangkan.

"Beliau (Ketua Gugus Tugas) setuju dan perlu ada evaluasi" tukasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/M Irfan

Mendagri Klaim Sudah Ingatkan KPU dan Bawaslu

👤Antara 🕔Selasa 19 Januari 2021, 21:52 WIB
Mendagri menghimbau agar menyudahi mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah jika pemenang sudah hampir ditetapkan oleh...
MI/M IRFAN

Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

👤Tri subarkah 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:32 WIB
Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Badan Pengelola Jaminan Sosial...
MI/Susanto

Mendagri Wanti-wanti Potensi Konflik Kepentingan Panja Pilkada

👤Sri Utami 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:10 WIB
Mendagri menilai pergumulan bisa terjadi, karena adanya usaha partai politik tertentu untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya