Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB) di Jakarta sudah baik. Namun, tentu dalam praktiknya, Tito menilai masih banyak kekurangan terutama dalam penyalurannya.
Hal ini disampaikannya dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui video telekonferensi, Kamis (23/4) Tito menilai dalam menyalurkan bansos ada dua hal yakni jumlahnya cukup dan tepat sasaran.
Baca juga: Kemhan Larang Jajarannya Gunakan Zoom
"Jika tepat sasaran tapi jumlahnya tidak cukup akan menimbulkan kerusuhan. Sementara jumlahnya cukup tapi tidak tepat sasaran, tetap akan menimbulkan keresahan," kata Tito, Kamis (23/4).
Ia menilai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran di DKI disebabkan adanya pesan berantai kebijakan gubernur yang tidak sama dipahami oleh jajaran di tingkat paling bawah. Ia mengatakan adanya penerjemahan yang berbeda-beda dalam soal kebijakan gubernur bisa membahayakan. Oleh karenanya tiap aturan, petunjuk teknis dan kebijakan harus sama dipahami hingga ke jajaran paling bawah yakni RT dan RW.
Tito pun meminta agar adanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang baru saja dilantik pada pekan lalu bisa membantu gubernur.
"Mumpung sudah ada Bapak Wagub ini, ini saya kita bisa jadi membantu Bapak Gubernur agar keputusan Pak Gubernur bisa betul-betul sampai ke semua tingkatan dan didukung seluruh jajaran sampai RT dan RW," tukas mantan Kapolri itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dalam masa PSBB tahap pertama yang berjalan pada 10 April hingga 23 April lalu menargetkan penyaluran bansos kepada 1,2 juta KK miskin dan rentan miskin. namun, penyaluran bermasalah karena banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran serta terlambat disalurkan. (OL-6)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved