Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB) di Jakarta sudah baik. Namun, tentu dalam praktiknya, Tito menilai masih banyak kekurangan terutama dalam penyalurannya.
Hal ini disampaikannya dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui video telekonferensi, Kamis (23/4) Tito menilai dalam menyalurkan bansos ada dua hal yakni jumlahnya cukup dan tepat sasaran.
Baca juga: Kemhan Larang Jajarannya Gunakan Zoom
"Jika tepat sasaran tapi jumlahnya tidak cukup akan menimbulkan kerusuhan. Sementara jumlahnya cukup tapi tidak tepat sasaran, tetap akan menimbulkan keresahan," kata Tito, Kamis (23/4).
Ia menilai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran di DKI disebabkan adanya pesan berantai kebijakan gubernur yang tidak sama dipahami oleh jajaran di tingkat paling bawah. Ia mengatakan adanya penerjemahan yang berbeda-beda dalam soal kebijakan gubernur bisa membahayakan. Oleh karenanya tiap aturan, petunjuk teknis dan kebijakan harus sama dipahami hingga ke jajaran paling bawah yakni RT dan RW.
Tito pun meminta agar adanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang baru saja dilantik pada pekan lalu bisa membantu gubernur.
"Mumpung sudah ada Bapak Wagub ini, ini saya kita bisa jadi membantu Bapak Gubernur agar keputusan Pak Gubernur bisa betul-betul sampai ke semua tingkatan dan didukung seluruh jajaran sampai RT dan RW," tukas mantan Kapolri itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dalam masa PSBB tahap pertama yang berjalan pada 10 April hingga 23 April lalu menargetkan penyaluran bansos kepada 1,2 juta KK miskin dan rentan miskin. namun, penyaluran bermasalah karena banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran serta terlambat disalurkan. (OL-6)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved