Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB) di Jakarta sudah baik. Namun, tentu dalam praktiknya, Tito menilai masih banyak kekurangan terutama dalam penyalurannya.
Hal ini disampaikannya dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui video telekonferensi, Kamis (23/4) Tito menilai dalam menyalurkan bansos ada dua hal yakni jumlahnya cukup dan tepat sasaran.
Baca juga: Kemhan Larang Jajarannya Gunakan Zoom
"Jika tepat sasaran tapi jumlahnya tidak cukup akan menimbulkan kerusuhan. Sementara jumlahnya cukup tapi tidak tepat sasaran, tetap akan menimbulkan keresahan," kata Tito, Kamis (23/4).
Ia menilai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran di DKI disebabkan adanya pesan berantai kebijakan gubernur yang tidak sama dipahami oleh jajaran di tingkat paling bawah. Ia mengatakan adanya penerjemahan yang berbeda-beda dalam soal kebijakan gubernur bisa membahayakan. Oleh karenanya tiap aturan, petunjuk teknis dan kebijakan harus sama dipahami hingga ke jajaran paling bawah yakni RT dan RW.
Tito pun meminta agar adanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang baru saja dilantik pada pekan lalu bisa membantu gubernur.
"Mumpung sudah ada Bapak Wagub ini, ini saya kita bisa jadi membantu Bapak Gubernur agar keputusan Pak Gubernur bisa betul-betul sampai ke semua tingkatan dan didukung seluruh jajaran sampai RT dan RW," tukas mantan Kapolri itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dalam masa PSBB tahap pertama yang berjalan pada 10 April hingga 23 April lalu menargetkan penyaluran bansos kepada 1,2 juta KK miskin dan rentan miskin. namun, penyaluran bermasalah karena banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran serta terlambat disalurkan. (OL-6)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved